JAYAPURA – Sejak pemerintah memberlakukan efisiensi anggaran, dan kegiatan di hotel mulai dikurangi. Sejak itu, okupansi hotel di Papua khususnya di Jayapura anjlok.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Papua mencatat, okupansi turun hingga 80% termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ikut terdampak.
Ketua DPD PHRI PHRI Papua, Abdul Radjab mengatakan, sejumlah hotel di Kota Jayapura kini menghadapi tantangan yang sangat berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
“Sejak pemangkasan perjalanan dinas serta pembatasan penggunaan fasilitas hotel untuk kegiatan pemerintahan, tingkat hunian hotel di Jayapura mengalami penurunan hingga 80%,” kata Abdul saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (7/4).
Menurutnya, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi lainnya, termasuk UMKM selaku pemasok bahan baku dan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
Menurut data yang dihimpun PHRI Kota Jayapura, kebijakan efisiensi ini telah menyebabkan tingkat hunian hotel menurun drastis. Dari okupansi rata-rata 50-70% sebelum kebijakan diterapkan, kini sebagian besar hotel hanya mampu mencapai 10-20% tingkat hunian.
“Dulu, mayoritas tamu hotel adalah pegawai pemerintahan yang melakukan perjalanan dinas, rapat, atau menghadiri seminar. Sekarang, hampir tidak ada agenda seperti itu, sehingga tingkat hunian turun drastis hingga 80%,”imbuhnya.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai.
“Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung, sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK,” ujarnya.
“Saat ini, kami terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jika tidak melakukan efisiensi, cash flow perusahaan tidak akan cukup untuk membayar gaji dan biaya operasional lainnya,” sambungnya.
Sementara itu, terkait adanya karyawan hotel yang dirumahkan atau dilakukan pengurangan dan PHK. Abdul mengaku belum mendapat data lengkapnya.
“Nanti saya akan komunikasi dengan Sekretaris PHRI Papua dan minta data masing-masing pengelola perhotelan, tapi saya rasa jika industri perhotelan okupansi turun pemasukan tidak ada, tentu akan ada pengurangan karyawan, PHK dan lainnya,” pungkasnya. (dil/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
