Masih Tunggu Hasil Kajian Tim Ahli
JAYAPURA – Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura, khususnya di Distrik Sentani menimbulkan banyak kerugian yang dialami, baik itu korban jiwa maupun material. Hal tersebut juga berdampak pada progress penjualan KPR di Kabupaten Jayapura khususnya di Sentani.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Papua, Nelly Suryani mengatakan, pasca banjir pihaknya masih belum dapat menjual KPR di Sentani, karena sebagian anggotanya juga ikut terkena dampak dari banjir bandang yang melanda Sentani belum lama ini.
Diakuinya, sebagian perumahan yang dianggap kerusakanya paling berat dan berpotensi terkena bencana ke depan yaitu Perumahan Gajah Mada, Perumahan Bintang Timur dan Perumahan Nauli. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan berencana untuk merelokasi perumahan-perumahan tersebut.
“Kami masih menunggu hasil kajian dari tim ahli yang nantinya akan menentukan daerah mana yang akan menjadi daerah rawan bencana permanen. Meski lokasi perumahan sudah memiliki perizinan lengkap tetapi berpotensi rawan bencana, tetap akan direlokasi. Kami akan mengikuti keputusan dari pemerintah, karena hal tersebut berkaitan dengan jiwa manusia,” ungkap Suryani kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/5) kemarin.
Lanjutnya, dengan kondisi tersebut pihaknya juga kesulitan dalam menjual KPR di Sentani, apalagi pasca banjir perbankan menjadi semakin khawatir dalam mencairkan KPR kepada debitur. Dalam persetujuan kredit KPR, perbankan juga lebih teliti dan meninjau perizinan KPR bukan hanya dari segi pengembang saja tetapi dari segi Pemda juga.
“Kami sampai sekarang belum bisa menjawab berapa target penjualan, atau lokasi mana kami dapat berjualan KPR dan lokasi mana saja yang terdampak bencana. Apa saja upaya yang akan kami lakukan semua masih dalam proses pengkajian lebih lanjut dari pemerintah,” jelasnya.
Bahkan pihaknya sendiri tidak bisa memastikan penjualan KPR di Sentani karena sebagian masyarakat pastinya masih trauma dengan kejadian banjir bandang beberapa waktu lalu. Belum lagi ditambah dengan kondisi Sentani yang saat ini belum pulih.
“Pada dasarnya ada beberapa KPR di Sentani yang kami nyatakan tidak layak huni, seperti BTN Gajah Mada, Bintang Timur dan BTN Nauli, yang mana masih-masing BTN tersebut memiliki masalah masing-masing. Seperti halnya Gajah Mada sebagai area resapan air, Bintang Timur yaitu perumahan yang dibangun dibantaran kali dan BTN Nauli sendiri masih meninggalkan trauma mendalam akibat bencana alam tersebut,” terangnya.
Nelly menjelaskan, proses relokasi yang dimaksudkan masih menunggu pembahasan dari Pemda setempat dalam hal ini mencarikan lahan yang bisa dibangun pengalihan perumahan yang nantinya akan melibatkan kerja sama dari pemerintah dan juga developer yang ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Terkait dengan para korban yang telah membeli KPR namun terkena bencana, pihaknya akui kondisi tersebut masih dibahas oleh OJK, Perbankan dan Pemda terkait kebijakan apa yang akan dilakukan, karena pihaknya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal apa yang akan dilakukan.
“Secara system namanya bantuan subsidi hanya berlaku satu kali seumur hidup untuk satu nama dan tidak mungkin untuk diulang kembali, namun untuk sistem penghitunganya seperti apa kami belum bisa menjawab, bahkan perbankan juga tidak dapat menjawab,” bebernya. (ana/ary)
