Sementara Plt Kepala DKLH Provinsi Papua, Aries Toteles Ap mengatakan, ada banyak persoalan yang disampaikan kepada Senator Lalita dalam pertemuan mereka. Salah satunya terkait dengan SDM. Aries menyampaikan bahwa SDM di lingkup DKLH khususnya penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan masih kekurangan di Papua.
“Kami harap ada kebijakan nasional yang dikawal oleh Senator Lalita, dan bisa memperjuangkan masalah SDM di Papua,” bebernya. Hal lainnya menyangkut kewenangan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang masih menjadi kewenangan pusat. Sehingga kewenangan pusat ini tidak maksimal dilakukan di daerah.
Termasuk menyampaikan adanya penambangan yang terjadi dalam kawasan hutan dan kerusakan lingkungan. “Kami sempat meminta itu ke DPD RI bahwa kebijakan nasional ini dirubah, berikan saja kewenangan kehutanan kepada daerah disertai dengan anggaran. Kami di daerah akan mengawal dan melakukan pengawasan, sehingga ini lebih berhasil,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, apa yang menjadi pembahasan bersama DPD RI bisa membuahkan hasil. Dan bisa mengawal itu hingga adanya perubahan kebijakan di kemudian hari. “Jika mau membangun Papua dan membangun Indonesia yang lebih maju, maka semua kendala yang ada harusnya kita cari solusinya,” pungkasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sementara Plt Kepala DKLH Provinsi Papua, Aries Toteles Ap mengatakan, ada banyak persoalan yang disampaikan kepada Senator Lalita dalam pertemuan mereka. Salah satunya terkait dengan SDM. Aries menyampaikan bahwa SDM di lingkup DKLH khususnya penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, pengendali ekosistem hutan masih kekurangan di Papua.
“Kami harap ada kebijakan nasional yang dikawal oleh Senator Lalita, dan bisa memperjuangkan masalah SDM di Papua,” bebernya. Hal lainnya menyangkut kewenangan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang masih menjadi kewenangan pusat. Sehingga kewenangan pusat ini tidak maksimal dilakukan di daerah.
Termasuk menyampaikan adanya penambangan yang terjadi dalam kawasan hutan dan kerusakan lingkungan. “Kami sempat meminta itu ke DPD RI bahwa kebijakan nasional ini dirubah, berikan saja kewenangan kehutanan kepada daerah disertai dengan anggaran. Kami di daerah akan mengawal dan melakukan pengawasan, sehingga ini lebih berhasil,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, apa yang menjadi pembahasan bersama DPD RI bisa membuahkan hasil. Dan bisa mengawal itu hingga adanya perubahan kebijakan di kemudian hari. “Jika mau membangun Papua dan membangun Indonesia yang lebih maju, maka semua kendala yang ada harusnya kita cari solusinya,” pungkasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
