alexametrics
25.7 C
Jayapura
Tuesday, June 21, 2022

Yunus Wonda Tolak Seleksi CPNS Sistem Online

Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda

*Pemkab Jayawijaya Terapkan Online Terbatas

JAYAPURA- ikut angkat suara terkait  proses perekrutan CPNS yang dilakukan dengan cara online.

Secara tegas ia menolak seleksi yang dilakukan  dengan cara online karena  ada sejumlah catatan penting yang harus dipikirkan. Pertama adalah kesepakatan bersama dengan Presiden bahwa  penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline dengan pertimbangan kondisi dan geografis daerah.

 Yang kedua tidak semua daerah di Papua telah terhubung jaringan internet yang nantinya digunakan untuk mendaftar. Lalu bila dilakukan dengan cara online artinya membuka ruang bagi seluruh pencari kerja di daerah lain untuk bisa ambil bagian yang sudah pasti sedikit atau banyak akan memengaruhi jumlah penduduk asli Papua dalam penerimaan tersebut. 

Yunus secara tegas meminta jika tetap dilakukan online maka sebaiknya tahun ini tak ada penerimaan CPNS di Papua.

“Itu sudah kesepakatan dengan Presiden bahwa yang dipakai di Papua adalah offline. Pertimbangannya kayak tadi  dan hasilnya telah kami sampaikan ke menteri terkait tapi ternyata tak berubah. Malah online,” beber Yunus melalui  ponselnya, Senin (29/4).

 Ia meminta sikap tegas pemerintah baik gubernur, bupati dan wali kota untuk menolak ini. Dirnya mengkhawatirkan saat penerimaan sistem online ini dibuka dan dijalankan, hasilnya ternyata  anak-anak Papua hanya segelintir orang yang diterima.

“Semua diam, nanti setelah melihat hasil tidak diterima baru protes sana sini. Muncul demo lalu pihak dinas juga lipat tangan lari akhirnya kami yang hadapi. Kenapa tidak dari awal ada sikap tegas,” sindirnya. 

Yunus meminta dinas pendidikan ikut menyuarakan soal penerimaan secara offline ini dan memikirkan nasib anak-anak Papua yang tidak terhubung atau terlayani dengan akses internet. Pasalnya bila tetap  dilakukan secara online maka seluruh pencari kerja dari berbagai daerah akan mengambil bagian dan anak-anak Papua tetap menjadi pengangguran. “Ini bukan soal pesimisme tapi sudah disepakati sedari awal dengan melihat bahwa banyak daerah yang akses internetnya buruk. Ini berbeda dengan daerah di luar  Papua yang kapan saja bisa mengakses,” tegasnya. 

Baca Juga :  Takuya dan Tahir Gabung Minggu ini

 Yunus tak ingin hanya karena kebijakan dan sistem akhirnya anak-anak Papua akan menjadi pengangguran di atas tanahnya sendiri, sementara orang lain dari luar datang yang bekerja. “Bertahun-tahun anak-anak Papua sedang bermimpi tapi disaat mereka mau mewujudkan itu malah diperlakukan seperti ini. Hari ini  pengangguran banyak sekali dan itu kebanyakan anak Papua. Gubernur, bupati dan wali kota harus tegas. Sekalian tidak usah ketimbang sudah dijalankan dan hasilnya mengecewakan,” tambahnya. 

Yunus mengakui bahwa suatu saat Papua juga harus siap dengan penerimaan PNS secara online. Mau tidak mau situasi itu akan datang sehingga semua anak daerah harus siap. “Tapi saat ini semua dipersiapkan dulu dan setelah itu barulah kita bersaing dengan yang lain. Kami juga ingin satu saat kita tak lagi bicara soal online maupun offline asal perkembangan dan akses jaringan sudah jauh lebih baik,” pungkasnya. 

Sementara itu, Pemkab Jayawijaya dalam perekrutan CPNS Formasi Tahun 2018, memastikan menggunakan sistem online terbatas. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, untuk penerimaan kali ini memang di Papua ada kekhususan. Dimana sebelumnya diminta dilakukan secara offline tetapi karena ini program nasional sehingga dilakukan secara online terbatas.

Baca Juga :  Striker Serie A Brasil Resmi Gabung Persipura

“Online terbatas ini artinya dalam pengumuman kelulusan akan dilihat dari rangking, dan ini sudah dilakukan kesepakatan dengan Gubernur Papua untuk perhitungan rangking,” ungkapnya, Senin (29/4) kemarin. 

Menurutnya, untuk sistem rangking ini peserta yang mempunyai rangking tinggi yang akan diambil. “Untuk kuota yang mau diterima lebih dari 200 formasi, hampir mencapai 300 formasi. Sementara persentasenya tetap 80 persen untuk OAP (Orang Asli Papua) dan 20 persen untuk non Papua,” jelasnya. 

Secara teknis menurut Sekda Walilo Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya telah mengetahui semuanya. Sehingga mereka yang akan melakukan penilaian menggunakan sistem rangking.

“Kita tahu untuk pemberkasan ini dilakukan secara online selama 15 hari, namun untuk mekanismenya BKD yang tahu pelaksanaannya seperti apa ,” tambahnya. 

Sebelumnya Bupati Jayawijaya, Jhon R Banua pasca mengumumkan pembukaan perekrutan CPNS menyatakan, tahapan penerimaan CPNS di Kabupaten Jayawijaya tetap sama dengan yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Sebab dari arahan Gubernur Papua, sudah ada jadwalnya secara online terbatas.

“Untuk pelaksanaan tes nanti memang ada toleransi untuk kami di kabupaten, tapi disesuaikan dengan rangking. Kalau rengkingnya dibawah maka kita tidak bisa angkat,” bebernya 

Untuk kewenangan dalam perekutan ini, menurutnya memang masih dari pusat tetapi edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Papua dan dilanjutkan ke kabupaten dan kota di Provinsi Papua, pelaksanaannya sudah pasti dari Provinsi Papua. Untuk itu, perekrutan ini dibuka dan akan melihat petunjuk selanjutnya.

“Dalam perekrutan ini yang paling diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh Kabupaten Jayawijaya,” pungkasnya. (ade/jo/nat)

Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda

*Pemkab Jayawijaya Terapkan Online Terbatas

JAYAPURA- ikut angkat suara terkait  proses perekrutan CPNS yang dilakukan dengan cara online.

Secara tegas ia menolak seleksi yang dilakukan  dengan cara online karena  ada sejumlah catatan penting yang harus dipikirkan. Pertama adalah kesepakatan bersama dengan Presiden bahwa  penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline dengan pertimbangan kondisi dan geografis daerah.

 Yang kedua tidak semua daerah di Papua telah terhubung jaringan internet yang nantinya digunakan untuk mendaftar. Lalu bila dilakukan dengan cara online artinya membuka ruang bagi seluruh pencari kerja di daerah lain untuk bisa ambil bagian yang sudah pasti sedikit atau banyak akan memengaruhi jumlah penduduk asli Papua dalam penerimaan tersebut. 

Yunus secara tegas meminta jika tetap dilakukan online maka sebaiknya tahun ini tak ada penerimaan CPNS di Papua.

“Itu sudah kesepakatan dengan Presiden bahwa yang dipakai di Papua adalah offline. Pertimbangannya kayak tadi  dan hasilnya telah kami sampaikan ke menteri terkait tapi ternyata tak berubah. Malah online,” beber Yunus melalui  ponselnya, Senin (29/4).

 Ia meminta sikap tegas pemerintah baik gubernur, bupati dan wali kota untuk menolak ini. Dirnya mengkhawatirkan saat penerimaan sistem online ini dibuka dan dijalankan, hasilnya ternyata  anak-anak Papua hanya segelintir orang yang diterima.

“Semua diam, nanti setelah melihat hasil tidak diterima baru protes sana sini. Muncul demo lalu pihak dinas juga lipat tangan lari akhirnya kami yang hadapi. Kenapa tidak dari awal ada sikap tegas,” sindirnya. 

Yunus meminta dinas pendidikan ikut menyuarakan soal penerimaan secara offline ini dan memikirkan nasib anak-anak Papua yang tidak terhubung atau terlayani dengan akses internet. Pasalnya bila tetap  dilakukan secara online maka seluruh pencari kerja dari berbagai daerah akan mengambil bagian dan anak-anak Papua tetap menjadi pengangguran. “Ini bukan soal pesimisme tapi sudah disepakati sedari awal dengan melihat bahwa banyak daerah yang akses internetnya buruk. Ini berbeda dengan daerah di luar  Papua yang kapan saja bisa mengakses,” tegasnya. 

Baca Juga :  Takuya dan Tahir Gabung Minggu ini

 Yunus tak ingin hanya karena kebijakan dan sistem akhirnya anak-anak Papua akan menjadi pengangguran di atas tanahnya sendiri, sementara orang lain dari luar datang yang bekerja. “Bertahun-tahun anak-anak Papua sedang bermimpi tapi disaat mereka mau mewujudkan itu malah diperlakukan seperti ini. Hari ini  pengangguran banyak sekali dan itu kebanyakan anak Papua. Gubernur, bupati dan wali kota harus tegas. Sekalian tidak usah ketimbang sudah dijalankan dan hasilnya mengecewakan,” tambahnya. 

Yunus mengakui bahwa suatu saat Papua juga harus siap dengan penerimaan PNS secara online. Mau tidak mau situasi itu akan datang sehingga semua anak daerah harus siap. “Tapi saat ini semua dipersiapkan dulu dan setelah itu barulah kita bersaing dengan yang lain. Kami juga ingin satu saat kita tak lagi bicara soal online maupun offline asal perkembangan dan akses jaringan sudah jauh lebih baik,” pungkasnya. 

Sementara itu, Pemkab Jayawijaya dalam perekrutan CPNS Formasi Tahun 2018, memastikan menggunakan sistem online terbatas. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, untuk penerimaan kali ini memang di Papua ada kekhususan. Dimana sebelumnya diminta dilakukan secara offline tetapi karena ini program nasional sehingga dilakukan secara online terbatas.

Baca Juga :  Striker Serie A Brasil Resmi Gabung Persipura

“Online terbatas ini artinya dalam pengumuman kelulusan akan dilihat dari rangking, dan ini sudah dilakukan kesepakatan dengan Gubernur Papua untuk perhitungan rangking,” ungkapnya, Senin (29/4) kemarin. 

Menurutnya, untuk sistem rangking ini peserta yang mempunyai rangking tinggi yang akan diambil. “Untuk kuota yang mau diterima lebih dari 200 formasi, hampir mencapai 300 formasi. Sementara persentasenya tetap 80 persen untuk OAP (Orang Asli Papua) dan 20 persen untuk non Papua,” jelasnya. 

Secara teknis menurut Sekda Walilo Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya telah mengetahui semuanya. Sehingga mereka yang akan melakukan penilaian menggunakan sistem rangking.

“Kita tahu untuk pemberkasan ini dilakukan secara online selama 15 hari, namun untuk mekanismenya BKD yang tahu pelaksanaannya seperti apa ,” tambahnya. 

Sebelumnya Bupati Jayawijaya, Jhon R Banua pasca mengumumkan pembukaan perekrutan CPNS menyatakan, tahapan penerimaan CPNS di Kabupaten Jayawijaya tetap sama dengan yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Sebab dari arahan Gubernur Papua, sudah ada jadwalnya secara online terbatas.

“Untuk pelaksanaan tes nanti memang ada toleransi untuk kami di kabupaten, tapi disesuaikan dengan rangking. Kalau rengkingnya dibawah maka kita tidak bisa angkat,” bebernya 

Untuk kewenangan dalam perekutan ini, menurutnya memang masih dari pusat tetapi edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Papua dan dilanjutkan ke kabupaten dan kota di Provinsi Papua, pelaksanaannya sudah pasti dari Provinsi Papua. Untuk itu, perekrutan ini dibuka dan akan melihat petunjuk selanjutnya.

“Dalam perekrutan ini yang paling diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pendidikan yang memang dibutuhkan oleh Kabupaten Jayawijaya,” pungkasnya. (ade/jo/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/