Budi Hermawan dan Cerita Membawa Akses Internet Murah ke Kampung
Budi Hermawan tergerak setelah mendengar keluhan para tetangga soal mahalnya biaya beli paket data internet untuk sekolah daring. Kini, tak cuma melintasi kampung, Budi juga sering diminta membantu membangun jaringan serupa di luar Garut.
M. HILMI SETIAWAN, Jakarta, Jawa Pos
PADA titik itu, Budi Hermawan merasa tersentak. Bertahun-tahun dia bekerja di berbagai perusahaan telekomunikasi untuk membangun jaringan internet sampai ke luar Jawa, tapi kampungnya tak punya layanan tersebut.
Semula Budi mencoba meminta IndiHome bisa menyediakan akses fiber optik ke kampungnya. Yang dia ajukan setelah mendengar keluhan warga soal mahalnya biaya paket data internet. Terutama yang digunakan untuk keperluan sekolah daring selama pandemi Covid-19. ’’Satu jam bisa menghabiskan sekitar 1 gigabyte untuk mengikuti Zoom atau sejenisnya,’’ kata Budi kepada Jawa Pos pada Kamis pekan lalu (22/7).
Namun, permintaan itu tak bisa dilayani perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, jarak Kampung Cilimus, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tempat Budi tinggal sekarang ini, dengan titik terakhir sambungan sekitar 1 kilometer.
Titik itulah yang menyentaknya. Berbekal pengalaman dan pengetahuan bekerja secara freelance di belasan perusahaan telekomunikasi, akhirnya Budi menerapkannya di kampung di Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, sekitar 30 kilometer dari pusat kota Garut tersebut.
Budi pun mulai belanja. Di antaranya, kabel optik dan sejumlah router untuk memancarkan wifi. Dia mengeluarkan uang sekitar Rp 40 juta untuk keperluan tersebut. Biaya itu belum termasuk ongkos langganan internet ke Telkom sebesar Rp 1,5 juta per bulan.
Per 17 Juli lalu, setahun jaringan yang dijalankan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) Tekno Sain itu berjalan. Sebelumnya, di Cilimus memang ada wifi, tapi terbatas hanya di balai desa dan digunakan untuk keperluan perangkat desa. Karena itu, jaringan yang dibangun Budi tersebut disambut gembira oleh warga. Apalagi, biaya langganan hanya Rp 33 ribu per bulan. Unlimited lagi.
Pada tahap awal, terdapat 11 akses poin wifi dan 257 KK (kepala keluarga) pelanggan. Budi memperkirakan saat itu jaringan internet kampung yang dibangunnya mencapai 2,5 kilometer. Jarak antara satu akses poin ke akses poin lainnya mencapai 200–300 meter.
Warga yang rumahnya ketempatan router sebagai titik akses digratiskan dari biaya langganan. Hitung-hitung sebagai kompensasi listrik yang digunakan untuk menghidupkan router tersebut.
Semakin hari, permintaan akses internet wifi murah milik Budi kian meluas. Sampai lintas kampung dalam satu desa. Otomatis, dia harus membuat jaringan baru. Otomatis pula, dia harus keluar ongkos tambahan lagi. Dia memperkirakan habis sampai Rp 250 juta untuk keseluruhan biaya tersebut.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa tak ada semangat komersial dalam internet yang disediakannya buat warga tersebut. ’’Boro-boro untung, seringnya nombokin,’’ kata pria kelahiran Jakarta pada 1981 itu, lantas tertawa.
Dengan jumlah pengguna sekitar 2.000 KK yang mengakses dari 60 titik wifi dan biaya langganan Rp 33 ribu per bulan, hitungan kasarnya semestinya Budi memperoleh sekitar Rp 60 juta per bulan. ’’Tetapi, seluruhnya rata-rata Rp 9 juta per bulan saja (biaya berlangganan yang masuk),’’ jelasnya.
Sebab, di antara 2.000 voucher langganan sesuai dengan jumlah KK yang disediakan, setiap bulan rata-rata terjual 170 voucher saja. Meski begitu, hampir seluruh masyarakat di kampungnya dapat merasakan akses internet terjangkau.
Dan, Budi tak mempermasalahkan itu. Sebab, sejak awal memang semangatnya adalah menyediakan akses internet untuk digunakan bersama-sama warga kampung.
Biaya yang dipungut dari warga itu dialokasikan untuk membayar langganan internet ke Telkom. Dia memakai jaringan internet 100 Mbps dengan harga sekitar Rp 1,5 juta per bulan.
Selain itu, ada biaya listrik buat server. Ada pula ongkos buat menggaji delapan teknisi bagian maintenance. ’’Pada masa pandemi yang sulit ini, apa saja yang bisa mengurangi beban masyarakat saya kira mulia untuk dilakukan,” tuturnya.
Misalnya, kebutuhan internet dari semula Rp 100 ribu setiap bulan sekarang turun menjadi Rp 50 ribu atau lebih rendah lagi. ’’Sisanya kan bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain,’’ katanya.
Di awal pengoperasiannya, Budi sempat menemui masalah. Pemicunya, berdasar aturan internet IndiHome, produk end user atau produk yang dijual langsung ke pelanggan tak boleh dibeli satu orang, kemudian disebar ke orang lainnya. Selain itu, Budi sempat menghadapi persoalan karena lembaganya tak mengantongi izin sebagai internet service provider (ISP).
Akhirnya, dengan sejumlah upaya, dia berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Untuk urusan ISP, dia bekerja sama dengan Mahameru Media Nusantara. Dia langsung membeli layanan akses internetnya ke Telkom selaku induk IndiHome.
Kini sudah banyak desa di luar Garut yang meminta bantuan Budi. Dia memang membuka pintu lebar-lebar untuk kolaborasi. Sebab, menurut dia, layanan internet terjangkau berbasis kampung atau desa bisa menjadi sumber pendapatan asli kampung/desa tersebut. Uang dari masyarakat setempat juga bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa setempat. ’’Uangnya tidak lari ke mana-mana, termasuk tidak lari ke saya. Saya hanya fasilitator,’’ jelasnya.
Operator teknis dan teknisinya adalah warga desa setempat yang dididik melalui pelatihan-pelatihan. Terkait dengan modal untuk membangun infrastruktur, Budi menuturkan tak perlu harus mahal. Bisa dimulai dari lingkungan kampung sekitar balai desa untuk percontohan.
Menurut dia, dengan modal sekitar Rp 20 juta sampai Rp 30 juta, badan usaha milik desa (BUMDes) sudah bisa membuat jaringan internet murah untuk warga. Dia membandingkannya dengan tren BUMDes membangun desa wisata yang membutuhkan biaya cukup besar. ’’Kalau setiap desa memiliki desa wisata, yang wisata nanti siapa,’’ katanya. (*/c14/ttg/JPG)
