KARUBAGA-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tolikara yang dipimpin Bupati Tolikara Usman G.Wanimbo, SE., M.Si., menggelar rapat membahas perkembangan situasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Tolikara dan wilayah pegunungan Tengah Papua pada umumnya.
Rapat yang digelar di ruang kerja kediaman Bupati Tolikara, Sabtu (27/4) diikuti Ketua DPRD Tolikara Ikiles Kogoya, SH., Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf. Candra Dianto dan Kapolres Tolikara, AKBP. Leonard Akobiarek.
Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., dalam rapat tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada Forkopimda dan stakeholder lainnya di Tolikara dan di seluruh kabupaten di wilayah Lapago, dimana secara umum Pemilu Serentak 2019 yaitu Pilpres dan Pileg bisa berjalan aman dan lancar.
Meskipun diakuinya masih ada persoalan di lapangan, namun dengan kesigapan aparat keamanan Polri yang dibackup TNI serta mendapat dukungan dari bupati, semua persoalan bisa ditangani sehingga tidak meluas.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Candra Dianto yang telah berhasil mengamankan pesta demokrasi langsung kali, sehingga bisa berlangsung aman dan kondusif di wilayah Lapago, meski ada masalah-masalah namun tidak meluas,” ucap Bupati Usman Wanimbo.
Sementara itu Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Candra Dianto, SH., mengakui masih ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Dirinya mencontohkan, adanya pembakaran kantor Distrik Nunggawi, Kabupaten Tolikara karena adanya dugaan kecurangan. Nanum dengan kesigapan Kapolres Tolikara, AKBP. Leonard Akobiarek bersama tim gabungan aparat keamanan TNI dan Polri, berhasil mengatasi masalah ini sehingga tidak merebak.
Dikatakan, dari hasil pengamatan pemerintah pusat, Kabupaten Tolikara termasuk salah satu daerah di Papua yang paling rawan menimbulkan konflik antar massa di masyarakat. Namun kekhawatiran itu mampu ditepis oleh semua pihak termasuk masyarakat yang sudah paham pemilihan demokrasi langsung sehingga semua berjalan aman dan kondusif.
“Situasi yang paling parah terjadi di Kabupaten Nduga, di Distrik Mambruk ada pembakaran C1 KWK hologram dan surat suara sehingga tidak ada yang tersisa. Demikian juga di 16 Distrik Kabupaten Nduga C1 KWK hologram dan surat suara hilang dirampas oleh orang tak dikenal sehingga saat ini KPU Kabupaten Nduga bersama Panwas Kabupaten masih menunggu jawaban KPU Pusat solusi apa yang harus dilakukan atas situasi ini,” bebernya.
Dandim menyebutkan, di Wamena juga 12 TPS yang terpaksa melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) karana ada dugaan pelanggaran di PPD. “Di Kabupaten Mamberamo Tengah ada indikasi pembakaran kantor KPU namun tidak terjadi. Di Kabupaten Yalimo, Pengunungan Bintang dan Yahukimo situasi masih aman dan kondusif,” tambahnya.
Di tempat yang sama Kapolres Tolikara, AKBP. Leonard Akobiarek menyatakan kesiapannya untuk mengamankan pelaksanaan pleno KPU Tolikara yang rencananya digelar Senin (29/4) hari ini.
Untuk mengamankan pelaksanaan pleno tersebut pihaknya akan menurunkan personel gabungan TNI dan Polri. Personel yang diturunkan menurut Kapolres Akobiarek yaitu 198 orang anggota Polres Tolikara, 50 personel Brimob Polda Papua dan Sulawesi Utara, 54 personel Polda Papua, 2 orang perwira dari Polda Papua.
“Ada juga 10 personel masing-masing di Pos Kanggime dan Bokondini yang akan dibantu 10 personel TNI dari Pos Bokondini. Seluruh personel siap ditempatkan di tempat yang dianggap rawan,” tambahnya.
Ditambahkan, pihaknya juga akan menurunkan personel untuk melakukan penggeledahan di rumah-rumah warga di Karubaga untuk mengamankan benda tajam seperti pisau, parang, tombak, busur dan sejenisnya.
“Saya mengimbau para Caleg agar tidak menggerakkan massanya turun ke kota apalagi ke kantor KPU. Apabila ada Caleg yang ditemui menggerakkan massa, maka Caleg itu akan diamankan karena dianggap melawan imbauan kami,” tegasnya.
Surat imbauan ini menurutnya sudah disiapkan dan didistribusikan melalui gereja-gereja yang menggelar ibadah, Minggu (28/4) kemarin.
Usai pertemuan, Bupati Usman Wanimbo bersama Forkopimda melakukan peninjauan di kantor KPU dan Panwas Tolikara untuk memantau situasi atau perkembangan tahapan proses penerimaan kotak suara hasil pleno dari setiap PPD. Dari hasil pantauan itu semua berjalan sesuai tahapan dan mekanisme meski ada ada laporan di Panwas ada indikasi pelanggaran di TPS . (Diskominfo/nat)
