Otak Persoalan Kampung di Puncak Jaya Diminta Ditindak Tegas
MULIA- Sejumlah Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang berasal dari 302 kampung dan 27 Distrik meminta kejelasan tuduhan yang melibatkan Oknum DPRD. Pasalnya oknum tersebut dianggap menjadi dalang dan beking kisruh persoalan kampung Puncak Jaya. Bertempat di Halaman DPRD Pagaleme Puncak Jaya, Kamis (25/3) massa menyuarakan aksinya.
Bersama para kepala Distrik dan Kepala kampung, massa mulai bergerak mendatangi Kantor DPRD untuk melaporkan oknum kepada Badan Kehormatan DPRD untuk meminta tindakan tegas.
Pihaknya menjelaskan bahwa setelah menerima aspirasi dari masyarakat yang mengaku kecewa dengan tindakan oknum pejabat publik tersebut yang menggiring opini dan memberitakan berita hoax dan isu miring terkait kepala kampung bahkan melontarkan provokasi bahwa Bupati akan ditahan. Isu tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di tengah masyarakat.
Setelah melakukan aksi, secara ekslusif Irianto Wonda selaku Ketua Forum Peduli Puncak Jaya ditemui dikediamannya membeberkan alasannya.
Didampingi beberapa Kepala Kampung dan Kepala Distrik, Irianto menyampaikan “Kami seluruh masyarakat, para Kepala Distrik dan Kepala Kampung meminta kepada sdr. SG atau oknum yang bermain di Kejati Papua untuk memberikan penjelasannya atas tuntutan siapa yang membuat drama di Kejati Papua bahwasanya ada dugaan korupsi dana kampung di Puncak Jaya dengan jumlah 160 Miliar” ujar Irianto.
Dirinya mengaku, aksi mereka punya dasar yang kuat. Irianto mengaku memiliki saksi dari masyarakat yang dianggap ikut menyaksikan SG yang sudah membuat perjanjian 125 jabatan kepala kampung dan memprovokasi mantan kepala kampung serta mengatasnamakan masyarakat Puncak Jaya dan 125 mantan kepala kampung dan membuat drama di Kejati Papua merupakan tindakan tidak terpuji karena dianggap sudah tidak menghormati para kepala kampung yang sah dilantik Bupati.
Irianto menegaskan “Apabila dikemudian hari saudara SG dan beberapa oknum terkait mencoba membuat drama baru lagi terkait jabatan kepala kampung, maka kami seluruh masyarakat Puncak Jaya akan mencari dan meminta pertanggungjawaban karena yang bersangkutan sudah ikut terlibat mematikan SDM masyarakat Puncak Jaya dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di Puncak Jaya” tegasnya.
Irianto juga berharap tuntutan masyarakat Puncak Jaya kepada DPRD Puncak Jaya untuk segera memanggil oknum SG dan mengklarifikasi. “Segera menghadirkan SG agar dapat mengklarifikasi tindakannya di rekaman video yang beredar di dunia maya dan membawa kepala suku Sentani, Saireri dan masyarakat Sentani serta Keerom yang mengatasnamakan 125 kepala kampung dan mendatangi Kejati membuat laporan tidak benar tanpa bukti” tegasnya.
Hal tersebut dianggap sudah mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Puncak Jaya serta reputasi Bupati yang sah, untuk itu masyarakat meminta agar SG segera dihadirkan karena tindakan SG dianggap dapat menciptakan perang suku susulan.
Menambahkan hal itu Irianto menekankan apabila dalam waktu 2 minggu Ketua DPRD tidak menghadirkan SG untuk klarifikasi maka masyarakat akan melakukan investigasi mandiri serta mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar. (HumasPJ)
