JAYAPYURA-Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, ingatkan para Paslon jangan ada konflik di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Yalimo, yang digelar hari ini, Rabu (25/1) di Kabupaten Yalimo.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey meminta para Pasangan Calon (Paslon) untuk bisa mengendalikan masing masing pendukungnya. Sehingga para pendukung ini tidak terus melakukan aksi aksi kekerasan dalam proses PSU yang sedang berlangsung
“Yang terpenting saat ini, bagaimana Paslon yang sama bisa mengendalikan pendukungnya untuk tidak lagi melakukan aksi aksi kriminal seperti pembakaran dan yang terpenting tidak bentrok,” kata Frits.
Terkait dengan pelaksanaan PSU ketiga kalinya di Kabupaten Yalimo, Frits mengaku Komnas HAM sudah mendatangi daerah tersebut dan bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Saya memimpin tim saat itu dan melihat bagaimana kesiapan PSU di Kabupaten Yalimo saat itu,” terangnya.
Dikatakan Frits, Komnas HAM melihat dari kesiapan KPU sebagai penyelenggara sudah melakukan upaya upaya mempersiapkan Pemilukada ulang. Namun, ditemukan ada problem dari pemantauan Komnas HAM yang dilakukan pada (11-12/1).
“Kondisi Kabupaten Yalimo segera ada upaya pemulihan aktivitas di sana, KPU harus segera melakukan sosialisasi yang massif untuk PSU,” kata Frits.
Lanjutnya, hasil pemantauan Komnas HAM. Para warga terbagi dalam kelompok kelompok pendukung yang satu dan lainnya saling mencurigai dan ini harus segera diakhiri.
Dikatakan Frits, terkait dengan PSU Yalimo. Komnas HAM dalam perspektif untuk memastikan proses pelibatan individu dan kelompok dalam menyalurkan hak politiknya dalam Pemilukada.
“Dengan begitu, warga Yalimo mendapatkan Bupati definitiv pelayanan publik. Upaya pemenuhan HAM bagi masyarakat sipil di Yalimo bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, TNI-Polri dalam perkuatan di Yalimo harus bersikap sebagai aparat keamanan yang indenpenden. (jo/fia).
