JAYAPURA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, rentetan kontak tembak yang terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua memiliki pola yang hampir mirip. Untuk itu, Komnas HAM meminta adanya keaktifan dari Pemda setempat.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap dan menaruh kepercayaan kepada otoritas sipil yang tempatnya sering terjadi konflik terutama Kabupaten Puncak untuk turut membantu memberi klarifikasi tentang siapa korban dan keterlibatan mereka di tempat kejadian seperti apa.
“Selama ini hampir seluruh kejadian terlepas dari Nduga, kita berharap Pemdanya harus mengambil bagian untuk memberi klarifikasi. Jangan hanya diam dan membiarkan kepada TNI-Polri, karena pemda punya kewenangan politik,” tegas Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (23/11).
Terkait dengan pelaku penembakan dua pelajar yakni Atanius Murib (16) dan Manus Murib (16) di daerah Gome Utara, Kabupaten Puncak pada Jumat (20/11) lalu. Frits mengaku pihaknya mendapat informasi dari sumber media kemudian dikonversi menjadi pengaduan pro aktif.
Namun pihaknya belum bisa melakukan verifikasi soal posisi korban. Apakah dia sebagai anak sekolah, berapa umurnya dan sedang aktivitas apa saat kejadian tersebut. Yang ada saat ini hanya versi dari Kogabwilhan terkait dengan kejadian di Puncak dengan korbannya adalah sipil.
“Kasus ini kejadian yang berulang dengan pola yang hampir mirip. Kami akan memverifikasi korban ini siapa, status dia apa dan dia sedang melakukan apa saat kejadian sehingga itu menjadi informasi pembanding,” kata Frits.
Komnas HAM akan mencari sumber lain dari jaringan yang ada dan akan berkomunikasi dengan pemda setempat untuk minta informasi pembanding.
“Kasus ini masih terjadi kesimpang siuran soal korban. Termasuk dari OPM yang belum memberi klarifikasi. Biasanya dalam dua tahun terakhir kalau pelakunya OPM maka juru bicara mereka akan menyampaikan pernyataan dan akan bertanggung jawab. Namun hingga sekarang belum ada pernyataan seperti itu dari pihak OPM,” papar Frits.
Lanjut Frits, terkait pembentukan tim untuk mengungkap kasus ini. Pihaknya sedang berkoordinasi ke Jakarta dan melaporkan kondisi yang terjadi. Sebab, pembentukan tim dan dukungan harus berkoordinasi dengan Jakarta.
“Karena kasus ini diduga dilakukan oleh TNI, maka pimpinan TNI harus segera mengambil sikap dan mengumumkan posisi kejadian seperti apa,” tegas Frits. (fia/nat)
Komnas HAM Papua Minta Pemda Turut Memberi Klarifikasi
JAYAPURA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, rentetan kontak tembak yang terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua memiliki pola yang hampir mirip. Untuk itu, Komnas HAM meminta adanya keaktifan dari Pemda setempat.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap dan menaruh kepercayaan kepada otoritas sipil yang tempatnya sering terjadi konflik terutama Kabupaten Puncak untuk turut membantu memberi klarifikasi tentang siapa korban dan keterlibatan mereka di tempat kejadian seperti apa.
“Selama ini hampir seluruh kejadian terlepas dari Nduga, kita berharap Pemdanya harus mengambil bagian untuk memberi klarifikasi. Jangan hanya diam dan membiarkan kepada TNI-Polri, karena pemda punya kewenangan politik,” tegas Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (23/11).
Terkait dengan pelaku penembakan dua pelajar yakni Atanius Murib (16) dan Manus Murib (16) di daerah Gome Utara, Kabupaten Puncak pada Jumat (20/11) lalu. Frits mengaku pihaknya mendapat informasi dari sumber media kemudian dikonversi menjadi pengaduan pro aktif.
Namun pihaknya belum bisa melakukan verifikasi soal posisi korban. Apakah dia sebagai anak sekolah, berapa umurnya dan sedang aktivitas apa saat kejadian tersebut. Yang ada saat ini hanya versi dari Kogabwilhan terkait dengan kejadian di Puncak dengan korbannya adalah sipil.
“Kasus ini kejadian yang berulang dengan pola yang hampir mirip. Kami akan memverifikasi korban ini siapa, status dia apa dan dia sedang melakukan apa saat kejadian sehingga itu menjadi informasi pembanding,” kata Frits.
Komnas HAM akan mencari sumber lain dari jaringan yang ada dan akan berkomunikasi dengan pemda setempat untuk minta informasi pembanding.
“Kasus ini masih terjadi kesimpang siuran soal korban. Termasuk dari OPM yang belum memberi klarifikasi. Biasanya dalam dua tahun terakhir kalau pelakunya OPM maka juru bicara mereka akan menyampaikan pernyataan dan akan bertanggung jawab. Namun hingga sekarang belum ada pernyataan seperti itu dari pihak OPM,” papar Frits.
Lanjut Frits, terkait pembentukan tim untuk mengungkap kasus ini. Pihaknya sedang berkoordinasi ke Jakarta dan melaporkan kondisi yang terjadi. Sebab, pembentukan tim dan dukungan harus berkoordinasi dengan Jakarta.
“Karena kasus ini diduga dilakukan oleh TNI, maka pimpinan TNI harus segera mengambil sikap dan mengumumkan posisi kejadian seperti apa,” tegas Frits. (fia/nat)
