JAYAPURA – Agenda 100 hari kerja yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dikritisi. Ada sejumlah catatan dari organisasi kepemudaan yang perlu disikapi pemerintah.
Kelompok pemuda ini nampaknya kecewa dengan kondisi pemerintahan di Waropen yang dianggap belum bisa menjalankan kebijakan secara transparan terutama berkaitan dengan anggaran.
Mereka khawatir satu ketika muncul temuan dan akhirnya para pejabat harus berhadapan dengan hukum.
“Kami mempertanyakan ouput dari (100) Seratus hari kerja Bupati Waropen. Karena kami lihat arahnya tidak jelas dan banyak kebijakan tidak ditepati atau melenceng,” kata Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua, Rando Rudamaga didampingin rekannya, Paul Ohee di Abepura, Selasa (22/7).
Ia menjelaskan bahwa dari kepemimpinan awal, bupati dan wakilnya menjanjikan sejumlah hal namun hingga kini belum ada yang direalisasikan.
“Kami tak mau ketika sudah ramai baru ada orang-orang dekat yang mengklarifikasi,” singgung Rando. Ia menyinggung janji bupati soal Bandara Botawa yang tidak ada tindak lanjut terkait rute penerbangan.
Kemudian pelabuhan kapal putih terkait pembangun border penyangga, pembangunan talud Asrama Mahasiswa Waropen Kota Studi Jayapura, Biaya Mubes IV IMAWAR dan Perubahan SK DPRK Waropen yang bukan Alkitab. “Inikan jadinya menimbulkan banyak pernyataan dari berbagia pihak terkait apa yang telah disampaikan atau dijanjikan oleh bupati,” tambahnya.
Lalu mereka juga mempertanyakan biaya sebesar Rp 6 miliar yang dituangkan dalam MoU antara Bupati Waropen dengan PT Belibis Putra Mandi menyangkut subsidi kapal cepat ekspres bahari yang melayani transportasi laut dengan rute Biak, Waropen dan Serui. MOU ini dikatakan dilakukan sepihak oleh bupati tanpa ada persetujuan DPRK Waropen dan dinas terkait.
“Biaya tersebut tidak masuk dalam rencana pembiayaan tetapi terkesan dipaksanakan secara sepihak. Kami berasumsi jangan- jangan ada permainan yang disepaki oleh kedua belah pihak,” tambahnya. Dikatakan masyarakat di Waropen yang lebih sering menggunakan transportasi kapal cepat hanyalah para pejabat atau orang yang memiliki ekonomi bagus.
JAYAPURA – Agenda 100 hari kerja yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dikritisi. Ada sejumlah catatan dari organisasi kepemudaan yang perlu disikapi pemerintah.
Kelompok pemuda ini nampaknya kecewa dengan kondisi pemerintahan di Waropen yang dianggap belum bisa menjalankan kebijakan secara transparan terutama berkaitan dengan anggaran.
Mereka khawatir satu ketika muncul temuan dan akhirnya para pejabat harus berhadapan dengan hukum.
“Kami mempertanyakan ouput dari (100) Seratus hari kerja Bupati Waropen. Karena kami lihat arahnya tidak jelas dan banyak kebijakan tidak ditepati atau melenceng,” kata Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua, Rando Rudamaga didampingin rekannya, Paul Ohee di Abepura, Selasa (22/7).
Ia menjelaskan bahwa dari kepemimpinan awal, bupati dan wakilnya menjanjikan sejumlah hal namun hingga kini belum ada yang direalisasikan.
“Kami tak mau ketika sudah ramai baru ada orang-orang dekat yang mengklarifikasi,” singgung Rando. Ia menyinggung janji bupati soal Bandara Botawa yang tidak ada tindak lanjut terkait rute penerbangan.
Kemudian pelabuhan kapal putih terkait pembangun border penyangga, pembangunan talud Asrama Mahasiswa Waropen Kota Studi Jayapura, Biaya Mubes IV IMAWAR dan Perubahan SK DPRK Waropen yang bukan Alkitab. “Inikan jadinya menimbulkan banyak pernyataan dari berbagia pihak terkait apa yang telah disampaikan atau dijanjikan oleh bupati,” tambahnya.
Lalu mereka juga mempertanyakan biaya sebesar Rp 6 miliar yang dituangkan dalam MoU antara Bupati Waropen dengan PT Belibis Putra Mandi menyangkut subsidi kapal cepat ekspres bahari yang melayani transportasi laut dengan rute Biak, Waropen dan Serui. MOU ini dikatakan dilakukan sepihak oleh bupati tanpa ada persetujuan DPRK Waropen dan dinas terkait.
“Biaya tersebut tidak masuk dalam rencana pembiayaan tetapi terkesan dipaksanakan secara sepihak. Kami berasumsi jangan- jangan ada permainan yang disepaki oleh kedua belah pihak,” tambahnya. Dikatakan masyarakat di Waropen yang lebih sering menggunakan transportasi kapal cepat hanyalah para pejabat atau orang yang memiliki ekonomi bagus.
