Tim 61 Komitmen Kawal 9 Poin dari Presiden

JAYAPURA-Meskipun menuai pro kontra, namun 61 tokoh Papua yang melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu yang lalu menyatakan akan mengawal ketat dan berkomitmen atas 9 poin persetujuan dari Presiden dalam pertemuan di Jakarta. 

Ketua Tim 61, Pdt. Albert Yoku mengatakan, beberapa poin penting yang harus diketahui masyarakat pasca kunjungan atau panggilan Presiden terhadap tim 61 ke Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dikatakan, kedatangan 61 tokoh Papua ke Jakarta bukan atas inisitaif kepentingan pribadi. Tetapi atas undangan Presiden RI. Presiden menurutnya, mempunya hak preogratif untuk mengundang siapa saja ke Istana Negara.

“Kami bertemu dengan Presiden tidak ada tendensi dan kepentingan pribadi. Terkait 9 poin yang kami sampaikan itu untuk kepentingan masyarakat Papua,” tegas Pdt. Albert Yoku kepada awak media, Jumat (20/9). 

Diakuinya hal itu dinyatakan secara jelas dalam 9 pernyataan yang mengakomodir kepentingan masyarakat asli Papua. Bahkan Presiden RI sendiri yang menanggapi langsung akan menyediakan kesempatan bagi 1000 pemuda/i asli Papua untuk dapat berkarya di BUMN ternama di Republik Indonesia.

“Bapak Presiden RI peduli dan mengerti kebutuhan masyarakat Papua, sehingga beliau akan terus membangun Papua. Tidak hanya infrastruktur namun berusaha keras agar SDM di Papua terus maju sehingga kesejahteraan dapat dinikmati bagi seluruh lapisan masyarakat asli Papua,” jelasnya.

Sebagai orang tua, Pdt. Albert Yoku mengajak seluruh generasi Papua untuk mempererat persatuan dan kesatuan guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, dari 9 poin yang diajukan oleh tim 61, satu poin yaitu evaluasi otonomi khusus (Otsus) tidak dijawab Presiden. Namun 8 poin  lainnya disetujui. “Kata presiden untuk evaluasi harus ada agenda khusus,” tuturnya. 

Mengenai adanya pihak-pihak yang menilai keberangkatan tim 61 berlebihan, bagi Pdt. Albert Yoku hal itu merupakan hal yang wajar. Namun  dirinya kembali menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam tim 61.

Disinggung tentang 9 poin yang dimaksud, Pdt. Albert Yoku menyebutkan pertama pembangunan istana presiden di Papua. Kedua, pembangunan asrama nusantara bagi mahasiswa Papua di seluruh kota studi. Penerbitan Inpres untuk pengangkatan tenaga honorer di Papua, pembentukan lembaga adat anak dan perempuan Papua.

Poin selanjutnya, percepatan program pelapa ring timur Indonesia, penambahan 5 provinsi dari 2 provinsi yang sudah terbentuk  sesuai wilayah adat. Pembentukan Badan Nasional Urusan Papua untuk pejabat eslon 1 dan 2. Poin terakhir yang tidak dijawab Presiden yaitu usulan revisi UU Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020 mendatang.

“Dari 9 poin, 8 yang disetujui oleh Presiden. Kami berkomitmen untuk mengawal dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan 8 poin yang disetujui tersebut demi kepentingan masyarakat Papua kedepan,” tegasnya.

Pihaknya berharap beberapa poin tersebut diharapkan menjadi salah satu jawaban atas semua persolan di Papua. Terutama menyangkut kesejahteraan, SDM dan yang lainnya.(kim/nat)

JAYAPURA-Meskipun menuai pro kontra, namun 61 tokoh Papua yang melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu yang lalu menyatakan akan mengawal ketat dan berkomitmen atas 9 poin persetujuan dari Presiden dalam pertemuan di Jakarta. 

Ketua Tim 61, Pdt. Albert Yoku mengatakan, beberapa poin penting yang harus diketahui masyarakat pasca kunjungan atau panggilan Presiden terhadap tim 61 ke Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dikatakan, kedatangan 61 tokoh Papua ke Jakarta bukan atas inisitaif kepentingan pribadi. Tetapi atas undangan Presiden RI. Presiden menurutnya, mempunya hak preogratif untuk mengundang siapa saja ke Istana Negara.

“Kami bertemu dengan Presiden tidak ada tendensi dan kepentingan pribadi. Terkait 9 poin yang kami sampaikan itu untuk kepentingan masyarakat Papua,” tegas Pdt. Albert Yoku kepada awak media, Jumat (20/9). 

Diakuinya hal itu dinyatakan secara jelas dalam 9 pernyataan yang mengakomodir kepentingan masyarakat asli Papua. Bahkan Presiden RI sendiri yang menanggapi langsung akan menyediakan kesempatan bagi 1000 pemuda/i asli Papua untuk dapat berkarya di BUMN ternama di Republik Indonesia.

“Bapak Presiden RI peduli dan mengerti kebutuhan masyarakat Papua, sehingga beliau akan terus membangun Papua. Tidak hanya infrastruktur namun berusaha keras agar SDM di Papua terus maju sehingga kesejahteraan dapat dinikmati bagi seluruh lapisan masyarakat asli Papua,” jelasnya.

Sebagai orang tua, Pdt. Albert Yoku mengajak seluruh generasi Papua untuk mempererat persatuan dan kesatuan guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, dari 9 poin yang diajukan oleh tim 61, satu poin yaitu evaluasi otonomi khusus (Otsus) tidak dijawab Presiden. Namun 8 poin  lainnya disetujui. “Kata presiden untuk evaluasi harus ada agenda khusus,” tuturnya. 

Mengenai adanya pihak-pihak yang menilai keberangkatan tim 61 berlebihan, bagi Pdt. Albert Yoku hal itu merupakan hal yang wajar. Namun  dirinya kembali menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam tim 61.

Disinggung tentang 9 poin yang dimaksud, Pdt. Albert Yoku menyebutkan pertama pembangunan istana presiden di Papua. Kedua, pembangunan asrama nusantara bagi mahasiswa Papua di seluruh kota studi. Penerbitan Inpres untuk pengangkatan tenaga honorer di Papua, pembentukan lembaga adat anak dan perempuan Papua.

Poin selanjutnya, percepatan program pelapa ring timur Indonesia, penambahan 5 provinsi dari 2 provinsi yang sudah terbentuk  sesuai wilayah adat. Pembentukan Badan Nasional Urusan Papua untuk pejabat eslon 1 dan 2. Poin terakhir yang tidak dijawab Presiden yaitu usulan revisi UU Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020 mendatang.

“Dari 9 poin, 8 yang disetujui oleh Presiden. Kami berkomitmen untuk mengawal dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan 8 poin yang disetujui tersebut demi kepentingan masyarakat Papua kedepan,” tegasnya.

Pihaknya berharap beberapa poin tersebut diharapkan menjadi salah satu jawaban atas semua persolan di Papua. Terutama menyangkut kesejahteraan, SDM dan yang lainnya.(kim/nat)