Lockdown atau Pembatasan Sosial 14 Hari Diputuskan Pekan Depan
JAYAPURA-Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Provinsi Papua bertambah 2 orang. Dengan adanya penambahan ini maka hingga Jumat (20/3) kemarin, Satgas Covid-19 Provinsi Papua mencatat ada 7 PDP yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Sementara itu, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Provinsi Papua berjumlah 333 orang.
“Kondisi terkini, Papua bertambah 2 PDP menjadi total 7 PDP. Sementara itu, bertambah satu ODP, sehingga totalnya menjadi 333 ODP. Sedangkan hingga kini kita masih tetap memiliki 13 rumah sakit rujukan. Dari hasil rapat, kita dorong agar semua rumah sakit bisa menangani PDP,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG kepada wartawan, Jumat (20/3) kemarin.
Dikatakan, tambahan dua orang PDP ini berasal dari Jayapura. Sehingga untuk saat ini ada empat orang PDP yang dirawat di Jayapura. Sementara dua orang lainnya di Kabupaten Merauke dan satu lagi berada di Kabupaten Biak Numfor.
Sedangkan 1 ODP yang bertambah, kata Sumule, di mana satu PDP yang dirawat dijaga oleh orang tuanya, sehingga orang tuannya tersebut dikategorikan pula sebagai ODP.
“Kondisi kesehatan lima PDP dalam keadaan stabil. Semuanya dalam pemantauan yang ketat. Soal hasil, kalau positif, pemerintah pusat yang akan umumkan. Kalau negatif, mereka akan laporkan kepada kami pemerintah daerah, khususnya kepada dokter yang mengirim sampel tersebut ke Jakarta,” terangnya.
Sumule yang juga menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua menjelaskan bahwa data yang dimiliki ini, dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Sentani, Kabupaten Jayapura. Sedangkan, KKP di Pelabuhan Jayapura belum didapatkan datanya. Untuk itu, menurut dr. Sumule perlu rekap data, sehingga dapat diketahui ODP bisa bertambah ataupun bisa juga berkurang.
“Karena pemantauan ini berjalan selama 14 hari. Kalau sudah 14 hari dan tak ada gejala, maka sudah bisa beraktivitas karena dianggap sudah aman,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pencegahan Covid-19 di Papua, Forkopimda Provinsi Papua melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., di Gedung Negara, Jumat (20/3) kemarin.
“Kami bahas situasi perkembangan Covid-19 di Papua. Dengan sudah ada yang dirawat, maka pemerintah harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyat Papua. Hasil keputusan dari kebijakan kami akan diumumkan Rabu mendatang, apakah lockdown atau pembatasan sosial selama 14 hari, termasuk transportasi laut maupun udara,” ungkap Gubernur Lukas Enembe.
Menurut Gubernur Enembe, pertemuan juga akan dilakukan dengan bupati/wali kota se-Papua terkait pencegahan maupun penanganan Covid-19 di daerah. “Bukan apa, soalnya sudah ada kabupaten juga yang lockdown. Namun, yang dilakukan, saya pikir, pembatasan sementara saja,” tambahnya.
Ditanya soal kesiapan pangan jikalau Papua dilakuakan lockdown, Enembe akan meminta kajian dari tiap instansi. Termasuk Pertamina maupun Bulog, sebelum mengambil keputusan yang terbaik bagi Papua terkait Covid-19. “Soal anggaran, tidak ada dari pemerintah pusat. Kalau dari anggaran daerah, maka kita akan sesuaikan dengan kajian anggaran tim Satgas yang dibentuk ini,” pungkasnya. (gr/nat)
