Gubernur Enembe Akhir Mencoblos
WAMENA-Klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM) di wilayah Kabupaten Nduga yang menyebutkan berhasil melumpuhkan 32 distrik sehingga tidak mengikuti pemungutan suara Pemilu Serentak 2019, dibantah Bawaslu Kabupaten Nduga.
Ketua Bawaslu Kabupaten Nduga, Talius Tabuni mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan mulai dari pendistribusian hingga penarikan logistik pasca pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Nduga.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu, Talius Tabuni menyebutkan pelaksanaan pemungutan suara di 32 distrik telah dilaksanakan dengan baik.
“Untuk pendistribusian ada 3 distrik yang dilakukan dari Wamena, 2 distrik dari Ibukota Kenyam dan untuk distrik lainnya sesuai jadwal KPU semuanya sudah didistribusikan dan itu didampingi oleh tim Bawaslu distrik. Bahkan sejak tanggal 18 April, sudah baru 4 distrik yang dijemput logistiknya dan hari ini ada 12 yang sudah dilakukan penjemputan. Sisanya akan dilakukan lagi penjemputan besok (hari ini, red) menggunakan helikopter,” ungkap Talius Tabuni saat dihubungi Cenderawasih Pos, Jumat (19/4).
Penjemputan logistik dari distrik termasuk daerah konfilk seperti Mapenduma, Dal dan Yal menurut Talius Tabuni dilakukan bersama dengan pengawas distrik. “Untuk itu, adanya klaim bahwa tidak ada pemungutan suara di 32 distrik, tidak benar,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Nduga, Ocla Nirigi menyebutkan, untuk Kabupaten Nduga, dari 32 distrik yang ada, hanya 1 distrik yaitu Kenyam yang tidak menggunakan pemungutan suara dengan sistem noken.
“Hanya Distrik Kenyam yang gunakan sistem one man one vote sementara 31 distrik lainnya menggunakan sistem noken. Kami menyampaikan terima kasih karena masyarakat menyalurkan hak piihnya dengan antusias,”ungkapnya saat dihubungi Cenderawasih Pos, Rabu (17/4) lalu.
Untuk distrik yang berkonflik seperti Mbua, Dal dan Mbumulyalma menurut Ocla Nirigi dilakukan dengan sistem noken atau ikat. Pemungutan suara menurutnya dilaksanakan di
Km 27 hutan Taman Nasional Lorentz. “Untuk pengungsi yang meninggalkan daeahnya dan datang ke Jayawijaya mereka dipusatkan di sana,” tambahnya.
Sementara itu, TPNPB pimpinan Ekianus Kogoya mengklaim berhasil melumpuhkan 32 distrik Kabupaten Nduga. Ekianus Kogoya melalui Juru Bicara Komnas TPNPB, Sebby Sambom menyebutkan TPNPB berhasil melumpuhkan 32 distrik sehingga tidak terjadi pemilihan.
“Tidak ada pemilihan pada Pemilu Indonesia tanggal 17 April 2019. Sebanyak 32 distrik di Kabupaten Nduga tidak ada yang partisipasi dalam Pemilu Indonesia 17 April 2019,” koarnya.
Sementara itu di Kota Jayapura, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., yang sempat tertunda melakukan pencoblosan akibat penundaan pemungutan suara di Distrik Jayapura Selatan dan Abepura, Rabu (17/4) lalu, akhirnya bisa menyalurkan hak pilihnya.
Gubernur Lukas Enembe didampingi istri Ny. Yulce Enembe, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa melakukan pencoblosan di TPS 043 Keluarahan Argapura, Jayapura Selatan, Kamis (18/4).
Terkait dengan penundaan pemungutan suara di dua distrik di Kota Jayapura, Gubernur Lukas Enembe meyakini banyak dari masyarakat pemilih di dua distrik tersebut tidak datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya masing-masing.
Selain kecewa akibat adanya penundaan, Gubernur Lukas Enembe menyebutkan, pencoblosan susulan yang dilakukan bukan pada hari libur, membuat banyak masyarakat yang sudah beraktivitas dengan pekerjaan mereka.
“Sebagai warga negara, kita datang di sini untuk menyalurkan hak pilih, supaya kita tidak rugi. Namun, hari ini, saya yakin banyak orang yang tidak datang ke TPS karena sebagian besar dari mereka bekerja,” ucapnya kepada awak media usai melakukan pencoblosan.
Namun menurut Gubernur Enembe, sekalipun terjadi penundaan yang berujung pada pemungutan suara susulan, seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, masyarakat pemilih harus tetap menyempatkan waktu untuk datang ke TPS dan memberikan hak politiknya untuk memilih dalam Pilpres maupun Pileg.
“Sebab, kalau hak pilih kita tidak digunakan maka kita rugi, apalagi Pemilu ini diselenggarakan 5 tahun sekali saja,” jelasnya.
Dengan telah dilakukannya pemungutan suara pada 17 dan 18 April, maka Gubernur Enembe berharap KPU selaku penyelenggara dapat melakukan penghitungan suara yang sesuai dengan jadwal dan tahapan yang berdasarkan pada aturan.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, pemungutan usra susulan di dua distrik yaitu Abepura dan Jayapura Selatan, Kamis (18/4) lalu berjalan lancar.
Di TPS 20, Kelurahan Way Mhorock RT 4 RW 4, Distrik Abepura pelaksanaan pemilihan susulan dimulai sekira pukul 08.30 WIT. Begitu juga dengan TPS 19 yang berlokasi di Kelurahan Way Mhorock.
Murtina, salah seorang warga nampak antusias mendatangi TPS kendati ia tak mendapatkan undangan untuk mencoblos. Menurutnya, hak suaranya haruslah disalurkan terlepas daripada siapa yang pemimpin nantinya.
“Saya punya nama di DPT, namun tidak mendapatkan undangan. Padahal saya sudah mendatangi RT dimana saya tinggal, namun tak jadi masalah setidaknya saya sudah mencoblos dengan menunjukan KTP saya,” ungkapnya.
Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, terutama dengan penundaan pemilihan dikarenakan sebuah alasan yang tidak jelas.
Secara terpisah Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Abepura, Agustinus Samay mengatakan, pelaksanaan rekapitulasi atau penghitungan ulang untuk Distrik Abepura diperkirakan dilakukan, Sabtu (20/4) hari ini setelah melalui berbagai tahapan di tiap TPS dan kelurahan.
Dikatakan, kendala yang ada distrik Abepura saat ini yakni, ada beberapa kelurahan yang belum menyerahkan logistik hasil Pemilu sehingga jadwal rekapitulasi yang direncanakan Sabtu (20/04) belum bisa dipastikan. “Rencananya rekapitulasi tingkat Distrik Abepura akan dilaksanakan di Aula Fakultas Kedokteran Kampus Universitas Cenderawasih, Abepura,” tambahnya.
Sementara itu terkait keamanan dalam melaksanakan rekapitulasi, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan lintas sektoral Abepura yakni Polsek dan Koramil Abepura guna untuk mengamankan situasi saat pelaksanaan rekaitulasi berlangsung.
“Memang sejauh ini belum ada indikasi pergerakan massa jelang rekapitulasi namun sebagai antisipasi tentu pihak keamanan sangat dibutuhkan. Ini juga terkait keamanan logistik dari 9 kelurahan dan 3 kampung di Distrik Abepura,”pungkasnya.
Sementara itu, hujan deras yang turun Kamis (18/4) siang kemarin ternyata tak hanya menyebabkan banjir yang naik di permukaan jalan di sepanjang jalan Entrop tetapi juga merendam dua TPS di Kelurahan Hamadi.
Dua TPS tersebut adalah TPS 124 dan TPS 176, namun dari dua TPS ini di lokasi TPS 124 yang paling parah. Bahkan pihak penyelenggara ditingkat kelurahan harus memindahkan lokasi pencoblosan dengan mengambil bangunan koperasi yang tak jauh dari lokasi.
“Terpaksa kami pindahkan karena banjir. Tadi jam 11 mulai hujan tapi karena cukup deras akhirnya TPS kami terendam,” kata KPPS di TPS 124 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Willem Waroy saat ditemui Kamis, (18/4) kemarin. Distrik Jayapura Selatan menjadi salah satu distrik di Kota Jayapura yang harus ditunda pencoblosannya kemarin. Meski demikian warga tetap bisa menyalurkan suaranya meski sempat kaget karena belum pukul 13.00 WIT ternyata TPS sudah kosong. Kata Willem ia mulai membuka TPS pukul 07.30 WIT karena menunggu para saksi dan ia menutup TPS tepat pukul 13.00 WIT.
Hanya saja pihaknya terpaksa memindahkan lokasi TPS sedikit mundur dan mengambil bangunan koperasi lantaran lokasinya terendam. “Sampai dua kali. Tadi kami kembali eh banjir lagi jadi ketimbang mengganggu kenyamanan akhirnya kami sepakati untuk dipindahkan,” jelasnya.
Dikatakan, agar warga tidak bingung iapun menempatkan orang di TPS yang terendam. “Tadi kami tempatkan satu orang di TPS agar memberi penjelasan jika lokasinya kami pindahkan,” jelasnya. Dilokasi ini ada 210 pemilih dan kata Willem ada juga yang menggunakan KTP karena tak mendapat undangan.
Disinggung soal animo masyarakat pasca pengunduran hari pencoblosan, kata Willem memang tidak semua surat suara terpakai namun ini tak lepas karena di Kelurahan Hamadi ada beberapa TPS sehingga tidak menutup kemungkinan warga lebih memilih mencoblos di TPS terdekat. “Kami sudah menjalankan sesuai aturan dan kalau animo menurun mungkin warga memilih di TPS yang dekat rumah mereka,” jelasnya. Sementara pantauan Cenderawasih Pos di TPS 108 Kelurahan Hamadi terlihat hingga pukul 14.30 WIT ternyata masih ada yang melakukan pencoblosan meski secara aturan waktu pencoblosan dibatasi hingga pukul 13.00 WIT.
Pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Papua, Kapolda Papua Irjen Pol Martuansi Sormin mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi hasil penghitungan suara secara nasional oleh KPU.
Dikatakan, situasi Kamtibmas pasca pemungutan suara berlangsung relatif aman dan tidak ada yang menonjol. Meski diakuinya ada beberapa masalah logistik namun sudah dikoordinasikan dengan penyelenggara yakni KPU.
“Pelaksanaan Pemilu ini merupakan yang paling besar di seluruh dunia, namun berkat sinergi TNI-Polri dan komponen lainnya sehingga Pemilu dapat berjalan dengan aman, damai dan demokratis,” ucap Kapolda.
Ia pun menyampaikan Terima kasih kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnnya, dan menjaga keamanan di sekitarnya. Selain itu, kalau ada gugatan agar dapat disampaikan secara berjenjang.
“Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Papua tetap melakukan pengamanan dan pengawal tahapan pemilu untuk menjamin keamanan tetap kondusif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan mobilisasi masyarakat sebelum pengumuman resmi pemenang Pemilu 2019 dari KPU. Hal ini untuk menjaga kondisi pasca pemungutan suara yang kondusif.
“Tidak boleh mengumpulkan massa, mobilisasi massa atau mengadakan kegiatan konvoi-konvoi kemenangan secara awal,” pungkasnya.(jo/oel/gr/ade/fia/kim/nat)
