JAYAPURA-Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanis Walilo menyebut, sekitar 3.200 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal ditempatkan di tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Ada pun ASN yang akan digeser ke tiga provinsi baru tersebut mulai dari pejabat eselon II, III, IV serta staf dimana yang terbentuk, nantinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pelayanan dasar.
“Penempatan ASN ke tiga provinsi baru itu akan diatur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan Pemerintah Provinsi hanya bersifat koordinasi,” kata Walilo kepada wartawan, Rabu (16/11).
Menurut Walilo, sebanyak 3.200 lebih ASN ini yang akan digeser ke tiga provinsi baru itu terdiri dari eselon dan staf. Masing-masing provinsi baru akan ditempatkan 1.000 lebih ASN.
“Kalau draft awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf jadi kalau di total sekitar 3.200 lebih, tapi sambil berjalan pasti ada penambahan atau menunggu hingga 2024 setelah ada gubernur definitif untuk mengisi semua jabatan,” tuturnya.
Dikatakan, semua sambil berjalan sehingga jika ada penambahan atau menunggu hingga 2024 itu akan disesuaikan. (fia/tri)
JAYAPURA-Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanis Walilo menyebut, sekitar 3.200 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal ditempatkan di tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Ada pun ASN yang akan digeser ke tiga provinsi baru tersebut mulai dari pejabat eselon II, III, IV serta staf dimana yang terbentuk, nantinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pelayanan dasar.
“Penempatan ASN ke tiga provinsi baru itu akan diatur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedangkan Pemerintah Provinsi hanya bersifat koordinasi,” kata Walilo kepada wartawan, Rabu (16/11).
Menurut Walilo, sebanyak 3.200 lebih ASN ini yang akan digeser ke tiga provinsi baru itu terdiri dari eselon dan staf. Masing-masing provinsi baru akan ditempatkan 1.000 lebih ASN.
“Kalau draft awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf jadi kalau di total sekitar 3.200 lebih, tapi sambil berjalan pasti ada penambahan atau menunggu hingga 2024 setelah ada gubernur definitif untuk mengisi semua jabatan,” tuturnya.
Dikatakan, semua sambil berjalan sehingga jika ada penambahan atau menunggu hingga 2024 itu akan disesuaikan. (fia/tri)
