JAYAPURA- Polda Papua memastikan situasi wilayah hukumnya kondusif menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 11 Kabupaten yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, rangkaian tahapan Pilkada saat ini berada pada masa kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September 2020 hingga nanti tanggal 5 Desember 2020.
Dalam tahapan ini, aktivitas pasangan calon, juru kampanye dan simpatisan akan meningkat dan dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19 tentunya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Situasi Kamtibmas harus tetap terjaga dengan perkembangan demokrasi yang berkembang di 11 kabupaten di Provinsi Papua. Tetap menjaga kaidah dan norma hukum agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sehingga pesta demokrasi di tanah Papua bisa berjalan dengan penuh martabat,” kata Kamal, Sabtu (17/10)
Lanjut Kamal, untuk mengawal proses demokrasi, pihak Kepolisain tidak hanya melaksanakan kegiatan saat ini saja. Sebelumnya Kepolisian sudah melakukan kegiatan seperti dialog dan tatap muka bersama para tokoh untuk membahas pelaksanaan Pilkada agar tetap aman dan damai di 11 Kabupaten di tanah Papua.
“11 Kabupaten di Provinisi Papua yang melaksanakan Pilkada tentu situasi dan ancamannya berbeda. Para Kapolres jajaran Polda Papua sudah memetakan dengan potensinya masing-masing dan menyiapkan perencaan yang matang. Sehingga bisa dilakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Dikatakan, dari TNI sudah siap membantu Kepolisian mengawal jalannya Pilkada. Selain itu, ada Brimob Nusantara yang disiapkan sebanyak 300 personel untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
“Harapan bersama pelaksanaan Pilkada di papua berjalan dengan aman dan kodusif, sehingga dengan kesadaran demokrasi dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik,” ucap Kamal.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Zufri Abubakar mengatakan, KPU seluruh Indonesia sudah diprotect dengan praturan KPU. Bahkan dengan aturan yang berlapis dari PKPU nomor 6 tahun 2020, PKPU nomor 10 tahun 2020 dan PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serentak lanjutan di masa Pandemi Covid 19 dalam kondisi bencana Non Alam.
“Ketika KPU melanggar aturan ada Bawaslu yang selalu mengawasi KPU dan ada pihak Kepolisian yang selalu membantu mengawal jalannya penyelenggaran Pilkad,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Michael Manoach menyampaikan, Bawaslu harus mengawal mulai dari sebelum pelaksanaan pemilihan hingga selesai. Hal ini agar tidak muncul klaster baru misalnya klaster pemungutan. Bahkan yang terbaru sudah ada klaster pendaftaran tapi bisa ditangani dengan baik hingga terlewati.
“Pada masa kampanye kita mencegah agar tidak muncul klaster kampanye hingga seterusnya dengan Pokja Covid yang berperan penting di dalamnya,” pungkasnya. (fia/nat)
