*Revisi UU Otsus Papua Jadi Pintu Utama Pemekaran PPS
MERAUKE-Sekretariat Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan diresmikan ditandai dengan pengguntingan pita yang dipercayakan kepada oleh tokoh selatan Papua, Drs. Johanes Gluba Gebze, Selasa (15/6).
Selain peresmian sekretariat bersama, juga dilakukan deklarasi dan penandatangan percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) oleh seluruh stakeholder yang ada di 4 kabupaten di selatan Papua yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.
Ketua Tim Pemekaran Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo, ST., menjelaskan percepatan proses pemekaran Provinsi Papua Selatan terus dilakukan. Namun yang harus diingat bahwa pintu masuk dalam proses pemekaran ini adalah revisi UU Otsus yang sedang dilakukan oleh Pansus DPR RI di Jakarta.
“Ketua Panitia Khusus Komaruddin Watubun, sebelum rapat dengar pendapat pada tanggal 7 Juni, beliau menyampaikan kepada kami bahwa pintu masuk ke pemekaran itu melalui revisi Pasal 76 UU Otsus. Dimana kewenangan pemekaran Papua ditambahkan dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memekarkan Papua,” jelas Thomas Safanpo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Asmat.
“Tidak hanya lewat gubernur, DPRP dan MRP, jadi akan ada penambahan. Karena itu, pemerintah pusat dan DPR RI memiliki celah hukum untuk menghasilkan undang-undang tentang pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan,” sambungnya.
Menurut Thomas Safanpo, pintu pemekaran PPS saat ini hanya dapat melalui revisi UU Otsus. Oleh sebab itu, sebagai Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo memohon dukungan dari segenap pemangku kepentingan di seluruh Papua Selatan baik pemerintah, TNI-Polri dan DPRD yang merupakan presentasi dari partai politik, unsur adat, agama, masyarakat, perempuan dan pemuda.
“Kami mohon dukungannya. Khusus kita di Papua Selatan harus mendukung proses revisi UU Otsus yang sedang bergulir di DPR RI. Karena jalan menuju provinsi melalui revisi ini. Tidak ada jalan,” pintanya.
Dikatakan, jika di wilayah lainnya di Papua ada suara-suara menolak revisi UU Otsus Papua, maka orang Selatan harus mendukung revisi tersebut. “Karena kerinduan kita untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan tersebut hadir melalui celah ini. Ini permintaan kami dari tim,” tambahnya.
Kader Partai PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa ketika tahun 2019 terjadi ujaran kebencian dan rasisme di Jawa, seluruh wilayah Papua bergejolak, kecuali Papua Selatan Papua. Menurutnya, Asmat, Mappi, Merauke dan Boven Digoel aman dan tidak ada gejolak.
“Itu membuktikan bahwa kita orang Selatan Papua cerdas dan terdidik baik. Kita bisa membedakan apa itu dinamika sosial dan interaksi sosial. Kita bisa membedakan dinamika sosial tidak boleh dibawa dalam spektrum politik. Wilayah lain, dinamika sosial dibawa dalam spektrum politik sehingga kacau. Sampai sekarang kita di Papua Selatan tetap aman. Itu berarti kita di bagian selatan jauh lebih bijak, jauh lebih maju dan jauh lebih cerdas,” tegasnya.
Ditambahkan bahwa pengesahan revisi UU Otsus Papua tersebut akan dilakukan di bulan Juni ini dan diharapkan setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua tersebut, Provinsi Papua Selatan diundangkan atau disahkan oleh pemerintah dan DPR RI.
Di tempat yang sama Sekretaris Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Drs. Albert Rapami, M.Si., mewakili bupati Merauke menjelaskan bahwa perjuangan PPS ini dimulai sejak periode bupati Drs Johanes Gluba Gebze hampir 20 tahun lalu.
“Berbagai perjuangan sudah dilakukan, silih berganti bupati dan silih berganti pimpinan DPRD di 4 kabupaten ini. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Merauke sangat mendukung segala yang sudah diperjuangkan dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Mari kita jalan bersama dan kompak selalu menyambut hadirnya pemerintah baru, Provinsi Papua Selatan,” pintanya.
Wakil Bupati Mappi, Jaya Ibnu Su’ud, ST., menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah rangkaian panjang yang sudah dilakukan selama ini.
“Kita berharap, kehadiran sekretariat bersama tentu akan mempermudah koordinasi tim pemekaran Provinsi Papua Selatan. Kami berharap, semua bisa seiring sejalan, khususnya kepada pimpinan daerah 4 kabupaten mendukung secara politik dari para anggota dewan dan seluruh masyarakat yang ada di selatan Papua,” ujarnya.
Ia berharap, perjuangan yang sudah panjang tersebut dapat terwujud dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan. “Saya dan bupati serta masyarakat Mappi memberikan dukungan penuh dalam rangka mewujudkan provinsi Papua Selatan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Boven Digoel, Marthen Rumpombo mewakili Bupati Boven Digoel menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan impian masyarakat Papua Selatan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Boven Digoel mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan. Ia mengharapkan kepedulian dari semua pihak dalam mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Senada dengan itu, Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos., menjelaskan bahwa pihaknya siap dengan segala daya upaya yang dimiliki untuk berjuang bersama.
“Jangan sampai pintu ini ditutup dan kita akan setengah mati. Sekarang sudah ruang dari pemerintah pusat, dan DPR RI,” katanya.
Ia meminta untuk menanggalkan semua kepentingan dan ego, tapi harus bersatu dan bergandengan tangan dan bergerak bersama untuk melahirkan Provinsi Papua Selatan.
“Tidak lama lagi, tapi itu semua tergantung pada kita. Kalau pemerintah pusat dan DPR RI sudah sangat siap. Dari komunikasi-komunikasi yang sudah kita lakukan,” terangnya.
Dikatakan, pada saat peresmian Jembatan Youtefa di Jayapura tahun 2019 lalu, ketika itu dirinya bersama bupati Frederikus Gebze dipanggil oleh Mendagri Tito Karnavian. Saat itu Mendagri bertanya soal Papua Selatan.
“Kami dua datang, kemudian gubernur mendampingi Presiden dan pak Tit. Kami dipancing tanya. Kamu selatan bagaimana? Kami jawab bahwa kami selatan sudah siap dari dulu. Bapak Presiden bilang, kalau itu aspirasi dari masyarakat saya siap. Nah, aspirasi masyarakat itulah yang kita kumpul-kumpul beberapa hari ini,” tegasnya.
Intinya lanjut Bupati Elisa Kambu bahwa pihaknya siap dengan segala konsekuensi. “Maksudnya 4 kepala daerah punya pemikiran yang sama begitu. Kita akan berikan untuk Provinsi Papua Selatan. Untuk Papua Selatan, tugas-tugas lain bisa diabaikan dulu. Mari kita konsentrasi untuk Papua Selatan dulu. Ini ruang yang terbuka untuk kita,” tambahnya.
Dukungan terhadap kehadiran Provinsi Papua Selatan ini juga datang dari 4 anggota DPR Papua daerah pemilihan Selatan Papua. Dimana keempat angota DPR Papua tersebut hadir langsung dalam peresmian sekretariat bersama Tim Pemekaran Papua Selatan.
Wakil Ketua DPR Papua, Edoardus Kaize menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung pembentukan PPS. “Dari dulu sampai sekarang kami tetap mendukung terbentuknya pemekaran Papua Selatan. Kami ada 6 orang dari bagian selatan di DPR Papua. Saya sendiri, Edo Kaize, Kusmanto, Fauzun Nihayah dan Ibu Siti yang hadir sekarang. Ada juga 2 Anggota lainnya memberikan dukungan penuh. Terima kasih, karena hari ini ada sekretariat bersama. Kami akan memberikan dukungan penuh,” kata Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut.
Hal sama diungkapkan Kusmanto. “Tentu sebagai wakil rakyat dan mewakili masyarakat selatan Papua mau tidak mau akan memperjuangkan sekuat tenaga. Dengan keberadaan kami di DPR Papua sesuai dengan kewenangan kami, akan meyakinkan teman-teman di DPR Papua, MRP dan gubernur bahwa ternyata Papua Selatan memang layak dimekarkan menjadi provinsi,” ucap Kusmanto.
Ditambahkan, keputusan terakhir terkait dengan pemekaran ini ada di DPR RI. Karena itu, selaku perpanjangan partai, pihaknya akan memperjuangkan lewat garis partai dalam hal ini fraksi di DPR RI sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
“Kami dari Dapil VII ini sepakat untuk memperjuangkan secara bersama untuk keberhasilan pemekaran Papua Selatan,” tambahnya.
Sementara itu anggota DPRP lainnya Fauzun Nihayah menambahkan bahwa berdasarkan kajian yang sudah ada dengan melihat pemekaran Papua Selatan ini menjadi kebutuhan bersama, maka pihaknya sebagai anggota DPR Papua ikut berusaha mendorong bagaimana pemekaran segera dilakukan.
“Disisi lain, karena kami juga perwakilan dari masing-masing partai tentu bagaimana secara pribadi meyakinkan fraksi kami di pusat bahwa pemekaran di Papua Selatan ini sudah menjadi keharusan untuk pembangunan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ulo/nat)