Menurutnya, banyak pendatang datang ke Papua untuk mencari pekerjaan, namun belum memperoleh peluang kerja yang sesuai.
“Perlu dilihat juga, apakah pengangguran ini penduduk asli Papua atau karena faktor migrasi. Orang datang mencari kerja di sini, tapi belum mendapatkan peluang,” katanya.
Ia juga menyinggung stagnasi penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan dalam dua tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh belum masifnya penerimaan CPNS akibat masa transisi pemerintahan dan proses pemekaran daerah.
“Penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan agak stagnan karena ada masa transisi, pemekaran, dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor swasta, masuknya investasi ke Papua masih terbatas. Mesak menyebut biaya tinggi, faktor keamanan, serta kepastian hukum menjadi pertimbangan utama investor untuk menanamkan modal di Papua.
“Industrialisasi belum tumbuh dengan baik. Investor masih melihat Papua sebagai daerah dengan biaya tinggi, ditambah faktor keamanan dan kepastian hukum,” jelasnya.
Padahal, menurut Mesak, masuknya investasi akan secara otomatis membuka lapangan kerja baru. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada investor.
Di sisi lain, kesiapan tenaga kerja lokal juga perlu diperhatikan. Mesak menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) secara maksimal untuk meningkatkan keterampilan generasi muda.
“BLK harus diaktifkan kembali agar anak-anak muda punya skill, bukan hanya ijazah. Ketika peluang kerja ada, mereka sudah siap secara keterampilan,” tegasnya.
