JAYAPURA – Pesta demokrasi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Yahukimo menuju babak akhir. Setelah KPUD Yahukimo melakukan rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada 23 Januari lalu, Kamis (4/3) pekan lalu DPRD Yahukimo mengambil tanggung jawab untuk melakukan rapat istimewa terkait penetapan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021 – 2026 sekaligus pengusulan pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2016 – 2021.
Dari agenda ini bisa dibilang pasangan dua politisi DPRD Yahukimo yang berhasil melenggang menjadi sosok nomor satu dan nomor dua di Yahukimo ini tinggal selangkah lagi yakni pelantikan sekaligus menyerahakan SK.
Sidang istimewa yang digelar di Grand Abe Hotel dihadiri 15 anggota DPRD dari total 35 anggota. Hanya karena sifatnya istimewa maka tidak diwajibkan untuk memenuhi kuorum. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Yahukimo, Nehemia Elopere dan disaksikan sejumlah anggota DPR termasuk pimpinan stake holder dan masyarakat.
“Ini satu tahapan yang wajib dilakukan dimana dari hasil penetapan KPUD Yahukimo pada tanggal 23 Januari lalu dan kini secara resmi kami bawa dalam rapat istimewa dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Biro Hukum Provinsi Papua lalu surat tersebut dibawa ke Kemendagri,” kata Ketua I DPRD Yahukimo, Nehemia Elopere kepada wartawan.
Usulan atau surat untuk pelantikan juga dikatakan segera dikirimkan. “Kami pikir pekan depan kami sudah ajukan,” tambahnya. Nehemia menjelaskan bahwa total anggota DPRD ada 35 orang dan yang hadir 15 orang.
Namun karena ini namanya rapat istimewa maka tidak harus memenuhi kuorum selain itu situasi covid. “Namun kami sudah menyampaikan kepada anggota lain termasuk pak bupati dan wakil hanya karena mereka masih di luar Jayapura akhirnya tak bisa hadir,” imbuhnya.
Di tempat yang sama Kabag Hukum Setda Kabupaten Yahukimo, Nelson Bahabol yang turut hadir membacakan keputusan DPRD dimana disebutkan berdasarkan keputusan KPUD Yahukimo Nomor 1/PL.02.7.Kept/9113/KPU-Kab/I/2021 tangga 23 Januari yang telah menetapkan pasangan Didimus Yahuli dan Esau Miram sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.
Berdasarkan amanat undang – undang nomor 10 tahun 2016 untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Yahukimo maka DPRD Yahukimo maka perlu mengusulkan dan mengesahkan pengangkatan pasangan calon terpilih Yahukimo sekaligus mengusulkan pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2016 – 2021.
“Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan dewan DPRD Yahukimo,” ujarnya.
Sementara Bupati Yahukimo terpilih, Didimus Yahuli kepada wartawan menyampaikan rasa syukurnya. Karena agenda atau jadwal dari proses Pemilu dan penetapan sudah berjalan sesuai agenda termasuk yang menjadi tanggung jawab KPU dan DPRD juga sudah dilakukan. “Acara sudah dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Yahukimo sehingga kami sampaikan terimakasih. Kami sampaikan bahwa sidang istimewa ini tidak perlu harus memenuhi kuorum karena namanya istimewa jadi tidak wajib semua harus hadir,” kata Didimus.
Ia meminta seluruh politisi di Yahukimo termasuk anggota DPR bahwa terhitung 10 Desember 2020 lalu semua agenda politik yang berkaitan dengan Pilkada sudah selesai. Karenanya tak tepat apabila masih ada upaya lain yang dilakukan dan dikait – kaitkan dengan Pilkada. Semua sudah berakhir dan tak ada lagi kubu – kubuan sehingga sepatutnya sebagai wakil rakyat kini memikirkan upaya atau cara yang tepat untuk mengawal kebijakan yang akan datang.
“Saya pikir itu (agenda politik) sudah selesai, tinggal bagaimana berfikir lebih bijak dengan melihat apa yang bisa dilakukan. Tentunya ada banyak hal yang patut dievaluasi dan kami meminta tak ada lagi yang bersikap apatis atau tidak memberikan dukungan. Kita sudah selesai semua,” jelas Didimus Yahuli usai rapat istimewa.
Ia menyinggung jika masih ada anggota DPR yang masih memposisikan diri menjadi status quo atau mempertahankan isu – isu Pikada maka ini dianggap kurang sehat. Ini akan memberi dampak pada pembangunan di daerah terlebih daerah pemilihannya.
“Mulai hari ini sudah harus meninggalkan kepentingan siapa menang dan siapa kalah dan harus memandang jauh ke depan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk memperbaiki nilai kesejahteraan masyarakat,” beber Didimus.
Ia menambahkan bahwa sudah saatnya membangun rumah besar Yahukimo dan ia sendiri tak mau berpikir perbedaan karena sama – sama anak daerah.
“Kalau masih ada anggota DPR yang masih memikirkan agenda – agenda politik terkait Pilkada kami pikir sudah salah tempat. Kita sudah selesaikan sama – sama dan ini waktunya saling mendukung dengan satu tujuan yang lebih baik. Kami pikir masyarakat menunggu,” imbuhnya.
Wabup Yahukimo terpilih, Esau Miram menambahkan bahwa sidang istimewa ini menjadi kewajiban dari DPRD setelah ada penetapan oleh KPU. Kami berharap semua anggota DPR bisa menjaga kekompakan dan tetap solid sebab mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri.
“Jika tidak melaksanakan tugas kedewanan maka rakyat akan bertanya sehingga kami meminta untuk meninggalkan semua kepentingan dan sama – sama kawal aspirasi masyarakat untuk 5 tahun ke depan,” singkatnya.
Sebelumnya Bupati Yahukimo, Abock Busup juga tak lagi mempersoalkan soal pilkada karena sudah ada yang menang. Ia menyatakan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan semua dokumen dan menyelesaikan APBD induk. “Ini agar ketika Pak Didimus dan Esau masuk mereka sudah bisa kerja karena sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dimana semua sistem keuangan dan anggaran harus melalui SIPD maka dan ini sedang kami selesaikan. Jadi bupati baru nanti tinggal jalan saja,” bebernya.
Lalu untuk pendukungnya menurut Abock ini sudah jelaskan juga bahwa saat ini masyarakat memberikan kepercayaan kepada Pak Didimus dan Esau jadi tidak perlu dipersoalkan. “Ya tidak apa – apa silahkan mereka pimpin kan nanti bisa 5 tahun ke depan kita akan bertarung kembali. Saat ini ada pergantian pemimpin dan saya pikir tidak masalah,” tutup Abock. (ade/nat)
