JAYAPURA-Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo menilai, sumber daya alam di Kabupaten Intan Jaya menjadi pemicu konflik dan juga menjadi agenda kapitalis global dengan investor luar negeri hingga mengakibatkan masyarakat banyak memakan korban.
Victor Yeimo juga menuding adanya operasi militer besar-besaran di Intan Jaya hingga mengakibatkan masyarakat dan hamba Tuhan menjadi korban adalah adanya niat pemerintah pusat yang ingin memburu 40.000 hektar luas cadangan emas di blok Wabu.
“Saat ini kolonialisme Indonesia melalui Gubernur Papua dan Jakarta sedang memburu 40.000 hektar luas cadangan emas senilai 200 triliun rupiah di blok Wabu, Intan Jaya. Itulah alasan utama operasi militer besar-besaran di Intan Jaya terus dilancarkan,” ungkap Viktor Yeimo saat menghubungi Cenderawasih Pos, Jumat (6/11) .
Dikatakan, karena nafsu eksploitasi ini, kolonial dan kapitalis tidak peduli pada kejahatan kemanusiaan dan lingkungan yang sedang dan akan terjadi.
“Persis melanjutkan tabiat busuk operasi Freeport yang membantai manusia dan menghancurkan lingkungan dan habitatnya,” katanya.
Bahkan ia menyebutkan rangkaian peristiwa kematian orang asli Papua sejak hadirnya Freeport di Papua telah memakan banyak korban dan hari ini pun menjadi hal yang sama di masyarakat Intan Jaya sebagai pemilik sumber daya alam di blok Wabu.
“Ulah perburuan emas, Amerika Serikat dan Indonesia telah menyebabkan genosida, ekodisa, dan ethnosida secara brutal. Apa artinya emas kalau manusianya terus menerus habis terbunuh? Ini kejahatan yang harus dilawan,” tandasnya.
Terkait hal ini, dirinya meminta masyarakat satukan barisan melawan semua rencana pemerintah Indonesia yang tidak pernah memikirkan nasib masyarakat asli Papua dengan membantai manusianya.
“Lawan semua produk kolonial dan kapitalis. Kita tolak Otsus, Omnibus Law, dan tambang Blok Wabu. Ketiganya adalah paket politik ekonomi kolonial dan kapitalis yang sedang diamankan oleh kekuatan militer kolonial Indonesia,” katanya.
Dia juga meminta agar masyarakat harus kritis dan memberikan protes tegas terhadap sikap pemerintah daerah baik gubernur maupun kepala daerah yang jelas-jelas tidak berpihak kepada masyarakat tetapi malah membunuh masyarakatnya sendiri lewat kebijakan pemerintah pusat. (oel/nat)
