*Tujuh Pengusaha Pemilik Beras Belum Dibayar
MERAUKE-Sebanyak 200 ton beras Merauke yang dikirim lewat tol laut ke Pulau Jawa sekira bulan November 2020 lalu, hingga saat ini belum laku. Akibatnya tujuh pengusaha gilingan atau pemilik beras belum dibayar BUMD Aneka Usaha belum dapat membayar 7 pengusaha gilingan atau pemilik beras tersebut.
Beras Merauke yang dikirim dan tidak laku di Pulau Jawa ini, terungkap dalam pertemuan antara Direktur BUMD Aneka Usaha, para pemilik beras dengan Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, kemarin (6/4).
Dalam pertemuan tersebut terungkap jika beras tersebut sementara berada di Kabupaten Sragen. Terungkap pula bahwa beras yang dikirim awalnya dibeli dengan harga Rp 7.500 perkilo. Karena tak kunjung laku, pihak BUMD Aneka Usaha mengadakan kesepakatan kembali dengan para pemilik beras dengan harga Rp 7.000. Namun permintaan dari pihak BUMD Aneka Usaha untuk menurunkan harga menjadi Rp 6.000 perkilo ditolak oleh para pemilik beras.
“Dengan harga Rp 7.000 itu sebenarnya kami sudah rugi. Kalau diturunkan lagi, kami tidak mau,’’ kata Sukarmin yang mengaku punya 50 ton beras. Terungkap pula bahwa jika beras tidak segera terjual maka akan semakin rusak. Dalam pertemuan itu, Direktur BUMD Aneka Usaha, Vincent Gebze meminta waktu selama kurang lebih 1 bulan untuk bisa membayar beras tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke Lukas Patrow, SH., mengungkapkan bahwa BUMD Aneka Usaha awalnya sebenarnya hanya sebagai fasilitator. Untuk mencari pengiriman beras ke luar Papua dengan harga yang terjangkau dan saat itu diperoleh tol laut. Sementara pelaku sebenarnya adalah pengusaha. Namun setelah beras sampai di Jawa dan tidak laku, pengusaha tersebut lepas tanggung jawab dan membebankan kepada BUMD Aneka Usaha. “Sementara pemilik beras tahunya kalau yang beli beras itu BUMD Aneka Usaha,’’ terangnya.
Untuk itu, Komisi B mendukung apabila BUMD Aneka Usaha nantinya mengambil langkah hukum terhadap pengusaha yang lepas tanggung jawab tersebut.
Sebenarnya, pengiriman beras keluar Merauke ini untuk membantu petani yang kesulitan mendapatkan pasaran. Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa masalah mendasar sehingga beras Merauke tidak laku di Pulau Jawa tersebut adalah masalah kualitas. ‘’Masalah kualitas dari beras yang dihasilkan ini juga harus menjadi perhatian. Sejak kami duduk di dewan ini sudah terus menekankan soal kualitas ini. Kalau kita tidak benahi soal kualitas, maka dengan pengiriman perdana ini ke Pulau Jawa bisa menjadi preseden buruk untuk beras petani kita di Merauke ke depan,’’ kata Lukas Patrow.
Pada kesempatan itu, dewan meminta BUMD Aneka Usaha untuk membayar para pemilik beras tersebut sesuai kesepakatan kedua sebesar Rp 7.000. ‘’Berapapun nanti terjualnya di sana, petani tetap harus dibayar Rp 7.000 perkilo sesuai kesepakatan kedua. Tidak boleh turun lagi,’’ tandas Lukas. Dalam pertemuan itu, Vincent Gebze juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mencari buyer atau pembeli.
Dari 200 ton beras yang ada, sebanyak 40 ton sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Namun menurut Vincent Gebze, beras yang dibeli tersebut belum dibayar. Sementara itu, media ini yang berusaha mengkonfirmasi lagi dengan Direktur Aneka Usaha dengan beras yang tidak laku di Pulau Jawa, menolak untuk memberi komentar. (ulo/nat)
