JAYAPURA-Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua meminta presiden untuk mengkaji ulang keputusan presiden (Kepres) yang telah menetapkan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Ricky Ham Pagawak kepada wartawan di Jayapura, Selasa (3/11) malam.
Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah mengatakan, soal penetapan Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Papua oleh Presiden Joko Widodo merupakan hak presiden.
Hanya saja, hal itu menjadi kurang elok karena sejak awal proses seleksi calon Sekda Papua dilakukan oleh panitia seleksi yang diikuti oleh sejumlah calon hingga mengerucut menjadi tiga calon hingga ditetapkan.
“Nah hasilnya, kita tahu bersama bahwa tiga nama yang masuk tiga besar dengan nilai tertinggi adalah pertama Doren Wakerkwa, nomor dua Demianus Wasuok Siep dan ketiga terakhir adalah Dance Yulian Flassi. Lalu tiba-tiba yang ditetapkan menjadi Sekda oleh Presiden adalah yang nilainya berada di nomor tiga menjadi Sekda. Tentu secara hirarki dan norma sangat tidak sesuai. Ini tiga orang dengan standar nilai tertinggi. Lalu yang nilainya terendah justru yang ditunjuk jadi Sekda. Ini pembelajaran yang tidak bagus untuk masyarakat di Papua,” ujarnya.
Menurutnya, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang beranggotakan sembilan kabupaten meminta dengan tegas kepada Presiden Jokowi melalui Mendagri untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan syarat pengangkatan Sekda Provinsi Papua.
Saat ini yang menjadi pertanyaan para bupati dan juga masyarakat di wilayah Lapago Pegunungan Tengah mengapa dari urutan ketiga dengan nilai sekitar 72 bisa diangkat. Sedangkan Doren Wakerkwa sebagai salah satu putra terbaik Papua yang saat ini menjadi Penjabat Sekda dengan nilai 80 justru tidak ditetapkan sebagai sekda dalam keputusan Presiden.
“Sekali lagi kami meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menyampaikan alasan. Karena masyarakat di Papua sudah mengetahui bahwa yang akan dilantik adalah Doren Wakerkwa sebagai Sekda defenitif,”ucapnya.
Dia meminta agar Presiden dan Mendagri bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada birokrasi dan aparatur orang asli Papua. “Kami ini mau belajar. Kalau kami diajarkan dengan cara dan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, bagaimana orang Papua akan maju. Bagaimana orang Papua ini bisa merasa bahwa kami ini orang Indonesia kalau cara penilaian seperti ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, jika caranya seperti dilakukan oleh pusat, tidak perlu dilakukan seleksi lagi. “Kalau mau tunjuk silahkan ditunjuk saja oleh negara. Atau mungkin negara menilai Doren Wakerkwa dalam tanda kutip mungkin OPM atau siapa. Kalau itu yang terjadi jangan pemerintah mengadu domba antar orang Papua,” tegasnya.
Bupati dua periode ini menegaskan, tidak akan ada pelantikan Sekda terpilih, tanpa ada penjelasan dari pusat alasan hingga Dance Yulian Flassy bisa terpilih menjadi Sekda.
“Kenapa proses ini sudah dilalui dengan standar nilai sekian, kan ini dilakukan terbuka, bukan diam-diam, kalau mungkin tiga nama ini diam-diam dan tidak diketahui dan diputuskan dalam keputusan presiden, ya tentu kita terima, mungkin itu dinilai khusus oleh presiden,” imbuhnya.
Sebab seluruh masyarakat Papua sudah tahu proses dan mekanisme seleksi yang berlangsung secara transparan dengan sistem rangking yang mana Doren Wakerkwa berada di peringkat pertama dengan nilai tertinggi.
“Jika pelantikan Sekda terpilih lewat Kepres tetap dipaksakan, maka bisa menimbulkan masalah,” tutupnya. (nat)
