JAYAPURA-Setelah Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom tak mengakui deklarasi ketua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), Benny Wenda, giliran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyatakan menolak deklarasi pemerintahan sementara ULMWP yang disampaikan Benny Wenda dari Inggris, 1 Desember 2020. “Pernyataan ini kami sampaikan kepada rakyat bangsa Papua dan semua pihak untuk menyikapi deklarasi pemerintahan sementara versi ULMWP yang disampaikan Benny Wenda dari Inggris, 1 Desember 2020. KNPB sebagai media rakyat bangsa Papua hari ini, 2 Desember 2020, telah mengambil keputusan untuk menolak ide deklarasi Pemerintahan Sementara,” ungkap Ketua I KNPB, Warpo Sampari Wetipo dalam rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Kamis, (3/12) Penolakan ini menurut Warpo Wetipo, dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yaitu keputusan membentuk pemerintahan sementara tidak berdasarkan pada pertimbangan bersama dalam keputusan demokratik rakyat West Papua, terutama organisasi-organisasi perlawanan yang bergerak di dalam dan di luar negeri. “Parlemen Nasional West Papua (PNWP) belum memiliki keputusan bersama secara demokratis tentang perubahan arah dan bentuk konstitusi ULMWP,” tegasnya. Dikatakan, KNPB sesuai kongres II telah menyatakan ULMWP sebagai wadah persatuan demokratik untuk semua organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri. “KNPB memiliki pertimbangan besar bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua ditentukan oleh persatuan perjuangan dari rakyat West Papua seutuhnya. Sebab kekuasaan politik harus dilahirkan dari dan oleh rakyat West Papua itu sendiri. Bukan oleh keinginan dan kepentingan sepihak satu dua orang,” paparnya. Berdasarkan pertimbangan ini, ia menyampaikan kepada rakyat West Papua agar tetap menjalin persatuan tanpa terhasut dalam politik faksi-faksi perjuangan. “Sebab kemerdekaan harus direbut dengan persatuan perjuangan rakyat West Papua,” kata Warpo Wetipo. (oel/ade/nat)
JAYAPURA-Setelah Tentara Pebebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom tak mengakui deklarasi ketua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), Benny Wenda, giliran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyatakan menolak deklarasi pemerintahan sementara ULMWP yang disampaikan Benny Wenda dari Inggris, 1 Desember 2020. “Pernyataan ini kami sampaikan kepada rakyat bangsa Papua dan semua pihak untuk menyikapi deklarasi pemerintahan sementara versi ULMWP yang disampaikan Benny Wenda dari Inggris, 1 Desember 2020. KNPB sebagai media rakyat bangsa Papua hari ini, 2 Desember 2020, telah mengambil keputusan untuk menolak ide deklarasi Pemerintahan Sementara,” ungkap Ketua I KNPB, Warpo Sampari Wetipo dalam rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Kamis, (3/12) Penolakan ini menurut Warpo Wetipo, dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yaitu keputusan membentuk pemerintahan sementara tidak berdasarkan pada pertimbangan bersama dalam keputusan demokratik rakyat West Papua, terutama organisasi-organisasi perlawanan yang bergerak di dalam dan di luar negeri. “Parlemen Nasional West Papua (PNWP) belum memiliki keputusan bersama secara demokratis tentang perubahan arah dan bentuk konstitusi ULMWP,” tegasnya. Dikatakan, KNPB sesuai kongres II telah menyatakan ULMWP sebagai wadah persatuan demokratik untuk semua organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri. “KNPB memiliki pertimbangan besar bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua ditentukan oleh persatuan perjuangan dari rakyat West Papua seutuhnya. Sebab kekuasaan politik harus dilahirkan dari dan oleh rakyat West Papua itu sendiri. Bukan oleh keinginan dan kepentingan sepihak satu dua orang,” paparnya. Berdasarkan pertimbangan ini, ia menyampaikan kepada rakyat West Papua agar tetap menjalin persatuan tanpa terhasut dalam politik faksi-faksi perjuangan. “Sebab kemerdekaan harus direbut dengan persatuan perjuangan rakyat West Papua,” kata Warpo Wetipo. (oel/ade/nat)
