JAYAPURA-Pasca penyerangan Posramil Kisor, Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang menyebabkan empat anggota TNI gugur dan lainnya luka luka, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengingatkan prajurit TNI yang bertugas di Papua agar selalu waspada dan siap siaga.
“Jangan pernah lengah! Selalu berkoordinasi yang baik dengan Polri untuk bersinergi menjaga keamanan dan komunikasi yang konstruktif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di tempat prajurit bertugas,” ungkap Pangdam Ignatius Triyono saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (3/9).
Sementara itu, Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, kelompok penyerangan Posramil Kisor diduga kelompok yang pernah melakukan penembakan terhadap Kapolres Aimas.
Terhadap tindakan ini, Komnas HAM menyayangkan adanya penyerangan yang brutal mengakibatkan empat aggota TNI gugur dan ada yang luka luka.
“Terhadap peristiwa ini negara harus ada, dan ketika kehadiran TNI-Polri dalam jumlah yang banyak untuk upaya penegakan hukum mengakibatkan masyarakat sekitar akan menjadi ketakutan karena adanya operasi,” terang.
Frits berharap, operasi nantinya dilakukan secara terukur dan jangan menimbulkan korban baru. Ia juga menyerukan jika ini dilakukan struktrur dari OPM, mestinya para panglimanya bertanggung jawab.
“Ada kelompok yang namanya OPM yang memiliki sayap militer TPNPB, lawan mereka adalah TNI-Polri. Kelompok ini akan melakukan banyak upaya untuk kemudian bisa mendapatkan senjata sekaligus menunjukan eksistensi sebagai kelompok sipil bersenjata,” papar Frits.
Untuk itu lanjut Frits, semua pos TNI-Polri harus tetap bersiaga. Selain bersiaga, fungsi intelijen harus tetap dikedepankan untuk melakukan proteksi terhadap sel sel dari kelompok sipil bersenjata.
“Tindakan mereka ini memberi pesan kuat seluruh pos TNI-Polri yang ada di papua harus tetap waspada, karena ada kelompok sipil bersenjata yang menunjukan eksistensi mereka dihampir semua tempat dimana mereka berada,” tuturnya.
Komnas HAM juga meminta TNI-Polri untuk terus melakukan upaya penggalangan, melakukan pendekatan dengan para tokoh dan selalu melibatkan otoritas sipil berupa bupati, lurah, kepala kampung dengan mitranya.
“Upaya panjang dalam menyelesaikan masalah papua menjadi sebuah tindakan, bukan hanya slogan,” ungkap Frits. (fia/nat)
