JAYAPURA-Setelah dilantik pada tahun 2021 lalu, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli – Esau Miram (Dyem) langsung tancap gas. Membenahi apa yang dirasa kurang dan focus pada pemulihan. Intinya kerja kerja dan kerja. Nah baru 1 tahun 3 bulan ternyata keduanya sudah berhasil menyabet beberapa prestasi tingkat nasional.
Pemerintah Yahukimo mendapatkan tiga penghargaan dari Direktorat Jenderal Keuangan RepubIik Indonesia dimana pada 28 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebagai Pemda terbaik kedua pengelolaan Dana Desa (DD) semester 1 tahun 2022 dilingkup Provinsi Papua dan penghargaan terbaik kedua untuk pengelolaan DAK Fisik semester 1 Tahun 2022 dilingkup Provinsi Papua.
Tak hanya itu prestasi lainnya juga ditorehkan kabupaten terluas di Papua ini dimana dalam laporan keuangan daerah mengantongi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Papua. Itu disampaikan pada Jumat (29/7).
Bupati Yahukimo Didimus Yahuli kepada wartawan mengaku bersyukur dan berterima kasih. Ia menganggap itu adalah satu bonus dari kerja-kerja yang masih terbilang baru ini.
“Dengan visi misi yang kami jabarkan melalui Yahukimo Cerdas, Yahukimo Sehat dan Yahukimo Mandiri, kami sama sekali tidak terbayang dan berpikir untuk mendapatkan penghargaan atau predikat seperti ini. Saya sempat baca SMS tapi tidak saya gubris. Nanti setelah saya baca lagi barulah saya anggap ini istimewa,” kata Bupati Didimus Yahuli yang didampingi Kepala Inspektur Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung dan Kepala Bappeda, Yulianus Layuk Rombe saat jumpa pers, di Entrop, Sabtu (30/7).
Menurut Didimus, sebagaimana RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) hingga penjabaran rencana kerja di kabupaten yang dipimpinnya tersebut semuanya berjalan baik dan sesuai dengan yang rencanakan. Hasil dari semua itulah yang saat ini Yahukimo diganjar dengan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat. “Tertunya penghargaan ini semakin menyulut kinerja pemerintah untuk terus bekerja dan memberikan hal terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Yahukimo dengan tetap berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku,”imbuhnya.
Penghargaan ini menurut Didimus akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah. Sebab menjadi terbaik kedua dari daerah-daerah yang sudah relatif maju tentunya menjadi hal yang sangat membanggakan bagi Pemkab Yahukimo. “Dan pastinya ini menjadi dorongan dan motivasi bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Didimus mengaku bahwa dalam masa 1,3 tahun memimpin Kabupaten Yahukimo, pemerintah mengalami berbagai tantangan, gejolak, kritikan dan bahkan banyak persoalan. Termasuk salah satunya soal gugatan 140 kepala kampung yang memenangkan perkara di PTUN Jayapura, 25 Juli lalu.
“Jadi di balik badai yang kami hadapi, ada cahaya lain yang menyinari. Saya katakan Yahukimo masih ada masa depan, Yahukimo masih terbaik. Yahukimo mulai aman dan tentram dan ini membuat kami semakin termotivasi untuk bekerja dan memberikan pembangunan yang bermanfaat dan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya penuh optimis.
Selain itu, kata Didimus menjadi terbaik kedua selayaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Artinya bagaimana berusaha untuk tidak turun. Sebisa mungkin malah harus naik dan tidak turun ketiga apalagi tidak sama sekali.
Hal tersebut juga telah disampaikan bahwa fungsi kontrol harus berjalan bersamaan. Artinya, jika DPA sudah dibagikan maka itu menjadi wewenang instansi dan pihak ketiga yang mengerjakan. Apabila pihak ketiga bekerja dengan benar dan intansinya melakukan kontrol, pengawasan DPRD dan pemerintah daerah berjalan dengan baik maka penyerapan anggaran akan tepat waktu, kualitas kerja terjaga, bermanfaat bagi masyarakat dan yang paling penting adalah laporan.
“Memang ini tidak mudah tapi dengan penghargaan yang kami terima ternyata Yahukimo masih terbaik dibanding daerah lainnya di Provinsi Papua,” tambahnya.
Didimus juga mengaku sedari awal kepemimpinnya di Kabupaten Yahukimo, ia telah memberikan warning kepada seluruh OPD agar jika terjadi kesalahan dalam pekerjan dan diperintahkan untuk segera mengembalikan anggaran. Itu wajib dilakukan saat itu juga. “Jadi wajib dan itu sudah menjadi peringatan bagi SKPD, demikian juga pihak ketiga jika bekerja tidak tepat waktu maka semua dana-dana akan diblokir, intinya harus profesional,” tegas Bupati Didimus.
Ia berharap dengan kondisi daerah yang sedang dibangun oleh pemerintah ini, seluruh lapisan masyarakat bisa sama – sama mendukung apa yang dilakukan. “Toh tujuannya semua untuk kesejahteraan masyarakat. Kekurangan – kekurangan pasti ada tapi kami akan terus membenahi, belajar dari yang kurang – kurang dan berusaha memberikan yang terbaik,” tutupnya. (ade/nat)
