Direktur Eksekutif Walhi Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, monokultur seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Disatu sisi
Tak sedikit yang memprediksikan Papua dimasa yang akan datang akan terjadi bencana besar apabila hutan dan tanahnya terus diambil demi kepentingan korporasi. Padahal Papua bisa dibilang menjadi benteng terakhir keanekara
Selain kelapa sawit, dalam pertemuan itu juga Prabowo juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong yang bisa untuk menghasilkan etanol. Ia mengatakan dengan begitu Indonesia dapat menghemat hingga ratusan triliun Anggara
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
“Momentum Natal dan Tahun Baru memiliki makna yang mendalam, khususnya bagi masyarakat yang ingin berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Pemerintah hadir untuk memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, nyaman
Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum mengatakan, yang dilakukan aparat adalah bentuk tindakan sewenang-wenang dan diduga merupakan bagian dari upaya pembungkaman ruang demokrasi bagi suara kaum Awam Kalotik di
Menurut Purwanto, kegiatan yang dilakukan TNI di wilayah tersebut merupakan patroli rutin Satgas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), bukan operasi penindakan sebagaimana yang diberitakan.
“Penyelamatan keuangan negara tahap penyidikan dari penanganan perkara sejak Januari hingga Desember tahun 2025 sebesar Rp47,4 miliar dan telah berhasil menyita aset senilai Rp114,6 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus Ke
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan a
