SENTANI-Jembatan Kertosari yang menghubungkan Sentani dan Depapre terancam putus setelah dihantam banjir bandang pada Maret lalu. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi para pengguna jalan, khususnya yang melintasi Jalan Sentani-Depapre.
“Jembatan ini sedikit lagi putus, harus ada perhatian dari pihak terkait,” ungkap Victor, salah satu sopir truk saat ditemui di lokasi tersebut, Rabu (14/8).
Dari pantauan koran ini, terlihat dua tembok penopang di kedua sisi jembatan itu sudah retak yang sangat besar. Kondisi itu membuat jembatan ini tidak lagi terlihat normal karena sudah mengalami kemiringan yang disebabkan adanya pengikisan di dasar tembok penopang jembatan tersebut.
“Ini hanya menunggu waktu saja untuk dia roboh,” katanya.
Sebagaimana diketahui, jalan itu merupakan kewenangan dari pihak Provinsi Papua. Sehingga kewenangan untuk memperbaiki jembatan itu merupakan kewenangan pihak Provinsi Papua.
Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua diharap tidak tinggal diam dengan kondisi itu.
“Melalui jalan ini kami memasarkan hasil pertanian, hasil laut. Kami tidak mengharapkan uang dari pemerintah, cukup perbaiki jalan ini. Itu sudah sangat luar biasa. Jangan pemerintah tidak mau tahu dengan kondisi ini,” ungkap Arman. (roy/tho)
Pemprov Diharap Tidak Tutup Mata
SENTANI-Jembatan Kertosari yang menghubungkan Sentani dan Depapre terancam putus setelah dihantam banjir bandang pada Maret lalu. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi para pengguna jalan, khususnya yang melintasi Jalan Sentani-Depapre.
“Jembatan ini sedikit lagi putus, harus ada perhatian dari pihak terkait,” ungkap Victor, salah satu sopir truk saat ditemui di lokasi tersebut, Rabu (14/8).
Dari pantauan koran ini, terlihat dua tembok penopang di kedua sisi jembatan itu sudah retak yang sangat besar. Kondisi itu membuat jembatan ini tidak lagi terlihat normal karena sudah mengalami kemiringan yang disebabkan adanya pengikisan di dasar tembok penopang jembatan tersebut.
“Ini hanya menunggu waktu saja untuk dia roboh,” katanya.
Sebagaimana diketahui, jalan itu merupakan kewenangan dari pihak Provinsi Papua. Sehingga kewenangan untuk memperbaiki jembatan itu merupakan kewenangan pihak Provinsi Papua.
Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua diharap tidak tinggal diam dengan kondisi itu.
“Melalui jalan ini kami memasarkan hasil pertanian, hasil laut. Kami tidak mengharapkan uang dari pemerintah, cukup perbaiki jalan ini. Itu sudah sangat luar biasa. Jangan pemerintah tidak mau tahu dengan kondisi ini,” ungkap Arman. (roy/tho)