JAYAPURA-Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua dr.Anton T.Mote mengakui, untuk program kerja di Tahun 2022 KPA Provinsi Papua akan melakukan konsolidasi kepada pengurus KPA Kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk menyatukan data angka pasti mengenai penderita/Orang dengan HIV AIDS (ODHA) se-Papua. Untuk itu para anggota KPA harus turun lapangan agar mendapatkan data-data yang akurat dari setiap kabupaten kota.
Selain itu, dalam menyusun program kerja juga diselaraskan dengan KPA Kabupaten/kota dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Kabupaten Kota, serta para LSM di Papua. Oleh karena itu, di tahun 2022 akan dilakukan lokakarya bersama KPA kabupaten/kota, OPD terkait dan LSM di Papua, satukan persepsi dalam penanganan AIDS di Papua, suatu fungsi dan program masing-masing sehingga ada kefokusan.
Setelah itu, masuk dalam penyusunan program lokakarya diharapkan semua divisi mampu mengolah dan memunculkan program dimana menjadi tujuan bersama di 2030 zero infeksi baru. “Program lokakarya diharapkan semua divisi mampu mengolah dan memunculkan program dimana menjadi tujuan bersama di 2030 zero infeksi baru,”jelasnya.
Menurut Anton, kini menjadi semangat dimana saat itu gubernur melakukan penandatanganan pakta integritas pada 1 Desember 2021 sehingga ini harus diwujudkan secara bersamaan.
Selain itu, program kerja 2022 KPA Papua juga mengoptimalkan kapasitas SDM supaya bekerja bisa lebih maksimal dan optimal lagi, baik dalam melakukan verifikasi data Kabupaten mana saja yang memiliki kasus tertinggi HIV AIDS, pengaruhnya dari mana, yang terkenal usia berapa, OAP berapa, dan lainnya semua didata dengan jelas dan mana saja yang telah ditangani karena sampai saat ini data tersebut belum dimiliki secara valid.
Pasalnya dalam bicara data ini juga berhubungan dengan program kerja melalui penganggaran yang ditetapkan. (dil/tri)
JAYAPURA-Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua dr.Anton T.Mote mengakui, untuk program kerja di Tahun 2022 KPA Provinsi Papua akan melakukan konsolidasi kepada pengurus KPA Kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk menyatukan data angka pasti mengenai penderita/Orang dengan HIV AIDS (ODHA) se-Papua. Untuk itu para anggota KPA harus turun lapangan agar mendapatkan data-data yang akurat dari setiap kabupaten kota.
Selain itu, dalam menyusun program kerja juga diselaraskan dengan KPA Kabupaten/kota dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Kabupaten Kota, serta para LSM di Papua. Oleh karena itu, di tahun 2022 akan dilakukan lokakarya bersama KPA kabupaten/kota, OPD terkait dan LSM di Papua, satukan persepsi dalam penanganan AIDS di Papua, suatu fungsi dan program masing-masing sehingga ada kefokusan.
Setelah itu, masuk dalam penyusunan program lokakarya diharapkan semua divisi mampu mengolah dan memunculkan program dimana menjadi tujuan bersama di 2030 zero infeksi baru. “Program lokakarya diharapkan semua divisi mampu mengolah dan memunculkan program dimana menjadi tujuan bersama di 2030 zero infeksi baru,”jelasnya.
Menurut Anton, kini menjadi semangat dimana saat itu gubernur melakukan penandatanganan pakta integritas pada 1 Desember 2021 sehingga ini harus diwujudkan secara bersamaan.
Selain itu, program kerja 2022 KPA Papua juga mengoptimalkan kapasitas SDM supaya bekerja bisa lebih maksimal dan optimal lagi, baik dalam melakukan verifikasi data Kabupaten mana saja yang memiliki kasus tertinggi HIV AIDS, pengaruhnya dari mana, yang terkenal usia berapa, OAP berapa, dan lainnya semua didata dengan jelas dan mana saja yang telah ditangani karena sampai saat ini data tersebut belum dimiliki secara valid.
Pasalnya dalam bicara data ini juga berhubungan dengan program kerja melalui penganggaran yang ditetapkan. (dil/tri)
