SENTANI-Obat malaria lini satu artesunat dan turunannya sempat mengalami kelangkaan dalam penyediaanya. Namun saat ini kelangkaan ini sudah mulai ditangani oleh pemerintah.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang mengatakan, kelangkaan obat malaria ini memang terjadi dari pusat produksi, sehingga berdampak pada penyaluran atau distribusi sampai di daerah, termasuk di Kabupaten Jayapura.
“Khusus untuk lini satu artesunat dan turunannya itu adalah obat program dari provinsi dan pusat. Kita di kabupaten tidak pengadaan obat karena itu pintunya lewat provinsi dan pusat, ” kata Edward Sihotang .
Namun demikian, ketersediaan obat malaria lini satu itu untuk difasilitas kesehatan milik pemerintah tetap diprioritaskan untuk dipenuhi.
“Memang sempat terjadi kekosongan karena produksi dari penyedia yang ditunjuk itu tidak mengirimkan barangnya melalui provinsi dan pusat. Tetapi kemarin kami sudah dapat, kita sudah dorong ke puskesmas dan klinik kerjasama dengan pemerintah,” katanya.
Dia mengatakan, untuk pemenuhan obat malaria di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan pemerintah seperti klinik swasta tetap menggunakan obat malaria lini dua seperti kina dan prima queen. Itu juga stok obatnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien malaria di Kabupaten Jayapura.
“Tetapi obat obat lini dua seperti kina dan prima queen kita bisa mengadakan, Stok kita cukup. Untuk kondisi ini kita sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum lebaran lalu, ketika kami kontak ke provinsi obatnya sudah tiba,” imbuhnya.
Lanjutnya, untuk Kabupaten Jayapura ada sejumlah klinik yang bekerjasama dengan pemerintah terutama klinik swasta dan juga TNI-Polri.
“Di Kabupaten Jayapura klinik kerjasama yang saya ketahui dari Sentani sampai di Sinar Mas itu ada sekitar 5 klinik yang kita kerja sama. Ada juga apotik tapi saya tidak terlalu hafal jumlahnya. Termasuk apotik yang dimiliki TNI-Polri juga ada kerja sama. Supaya mereka bisa mendapat obat gratis. Syaratnya harus memberi laporan rutin. Jadi obat sudah ada dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat,”tambahnya. (roy/ary)
