SENTANI-Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON Papua yang juga sebagai Wakil Ketua I DPRP Papua, Yunus Wonda menegaskan, PB PON Papua segera melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan PON kepada Sub PB PON Papua dalam waktu dekat ini.
“Segera kami lakukan pergeseran anggaran PON ini dalam waktu dekat. Kami tegaskan bukan karena ada tekanan, tapi itu kami lakukan karena kami menganggap semua regulasi yang dibutuhkan sehubungan dengan PON ini selesai. Sehingga akan kita lakukan pergeseran,” kata Yunus Wonda di hadapan wartawan di kediamannya di Sentani, Jumat (28/5), kemarin.
Dia menjelaskan, PB PON Papua sudah menerima anggaran untuk membiayai kegiatan PON itu sejak Oktober 2020 lalu senilai Rp 1,5 triliun . Namun angaran itu tidak serta merta langsung dibagikan ke cluster penyelenggara PON. Selanjutntya, setelah dana itu diterima, PB PON kemudian menyusun RKA dan persiapan lainnya sampai melahirkan DPA, dan itu baru dimulai Januari 2021.
“Jadi ada proses, uang begitu masuk tidak bisa langsung kami serahkan. Tidak bisa seperti itu. Karena ada mekanisme yang harus kami siapkan. Kenapa kami siapkan, supaya di kemudian hari tidak menjadi persoalan hukum,” kata Yunus Wonda.
Dikatakan, regulasi itu tidak saja berlaku bagi PB PON, tapi juga berlaku umum sampai ke tingkat Sub PB PON di cluster penyelenggara PON. Oleh karena itu, PB PON telah membuat satu regulasi yang harus berlaku sampai ke Sub PB PON, mulai pembuatan RKA sampai munculnya DPA. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh PB PON harus sama juga yang dilakukan di sub PB PON.
“Karena itu dalam beberapa bulan terakhir ini kami sedang membuat regulasi itu dan kami sudah membuat itu. Kami sadar dan kami tahu bahwa penyelenggara PON itu ada di sub PB PON. Mengingat situasi itu, tim regulasi kami mulai lakukan langkah-langkah sejak Januari, Maret sampai sekarang. Kami membuat satu regulasi tidak semuda membalik telapak tangan,” tandasnya.
Menurutnya, membuat regulasi itu juga perlu dikaitkan dengan berbagai sumber referensui hukum. Sehingga kemudian hari tidak menjadi persoalan hukum. Selain itu, ada juga pekerjaan lain yang tidak kalah penting yang dilakukan pihaknya, termasuk melakukan pelelangan dan mendatangkan peralatan. Itupun peralatan ini harus didatangkan dari luar negeri.
“Proses masuknya saja dari luar negeri dengan kondisi Covid-19 ini prosesnya panjang. Contoh peralatan menembak, sampai enam bulan peralatan baru tiba, kenapa, karena kita ambilnya di Swiss,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyelesaikan urusan akomodasi karena ada non hotel. Tetapi dari semua itu, setelah pihaknya melakukannya, ada proses yang disiapkan pihaknya, ada juga proses yang harus disiapkan oleh pihak sub PB PON. Hari ini pihaknya sudah lakukan rasionalisasi antara pihaknya PB PON dan sub PB PON.
“Akomodasi itu ada yang sudah kami lakukan yang non hotel, berupa rehab, belum isinya. Karena perlu meubeler, AC dan itu belum dilakukan. Pembayaran hotel belum dilakukan, inilah yang akan kami serahkan kepada sub,” katanya.
Lanjut dia, apa yang belum dilakukan oleh PB PON, itu nanti yang akan dikerjakan oleh sub PB PON. Lalu kenapa sampai terlambat, karena menurutnya, tidak boleh sampai terjadi dooble anggaran pada satu kegiatan. Karena itu, PB PON melakukannya dan terukur. Dia juga menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menahan anggaran itu, karena dana itu dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk menyukseskan PON, namun tidak boleh lagi dihibahkan ke sub PB PON karena itu akan menyalahi aturan.
“Minggu depan kami sudah mulai melakukan pergeseran. Sekali pergeseran ini kami lakukan bukan karena kami ditekan. Pergeseran kami lakukan karena semua dokumen sudah kami selesaikan. Terimakasih atas kritikan dan masukan, kami sangat membutuhkan saran, kritikan dan masukan dari teman-teman semua. Semakin banyak kritikan semakin membuat kami semakin maju,” tambahnya.(roy/tho)
