*Pengadilan Tinggi Agama Gelar Rapat Koordinasi
SENTANI-Guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengelar rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama se-Papua dan Papua Barat tahun 2021.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Drs. H. Agus Budiadji, SH., MH., menjelaskan, melalui rapat koordinasi ini banyak permasalahan yang dibahas menyangkut kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami memandang perlu menyamakan persepsi pada beberapa hal dalam rangka melaksanakan kinerja, baik peningkatan profesional dari aparat itu sendiri maupun peningkatan profesionalisme dari segi kinerja. Terutama dalam hal peningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, di sela-sela rapat koordinasi di Suni Garden Like Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (29/3) kemarin.
Dikatakan, materi yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut yakni rumusan permasalahan yang menyangkut profesional bagi para hukum dan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dalam hal peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami harapkan dengan adanya Rakor ini dapat memberikan perubahan-perubahan bagi setiap pelayanan kami kepada masyarakat, agar kami bisa memiliki satu persepsi yang sama. Secara subtansi harus ada perubahan, harus menguasai materi-materi yang akan disampaikan dalam rakor, serta jangan ada harapan menerima imbalan jasa karena kita sudah dibayar,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura DR. H. Khaerudin, SH., M.Hum., mengatakan rapat koordinasi ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan setiap tahun.
Dalam giat ini pihaknya juga membahas dua hal yakni evaluasi pekerjaan sebelumnya dan melaksanakan program yang akan datang, di antaranya program dari Negara Republik Indonesia yaitu program pelaksanaan zona integritas.
“Khusus untuk Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tahun ini akan melaksanakan kegiatan zona integritas. Yaitu satu kesatuan perubahan pekerjaan kita di pengadilan yakni ada 6 area yang harus diperhatikan. Pertama perubahan managemen, kedua tentang tata laksana pekerjaan. Ketiga penataan manusia atau SDM, keempat akuntabilitas pertanggung jawaban pekerjaan. Kelima pengawasan dan keenam kontoling atau penilaian terharap semua pekerjaan,” bebernya.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Rapat Koordinasi, DR. Drs. Muhlas, SH., MH., menyebutkan, rapat koordinasi ini akan dilaksanakan selama tiga hari. Rapat ini diikuti lebih dari 80 peserta yang merupakan gabungan dari 14 Satker di Papua dan Papua Barat yang tergabung dari peserta maupun panitia.
“Dalam kegiatan ini juga ada beberapa materi yang kami siapkan yang langsung dibawakan oleh pemateri yaitu Wakil Ketua Mahkama Agung dari Jakarta. Jadi kami harapkan semua peserta bisa mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin,” pintanya.
Diakuinya, materi yang disiapkan yakni terkait rakernas, penyampaian temuan-temuan selama pembinaan, temuan-temuan hukum pada saat upaya hukum, pembinaan umum dari Mahkama Agung dan untuk mensupport zona integritas. (ana/nat)
