SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua, Senin (6/4).
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengatakan, penyerahan LKPD Tahun 2019 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya dan menurutnya, hal ini baru pertama kali dilakukan pihaknya yakni menyerahkan laporan itu melalui sistem online menggunakan media teleconference.
“Ya tadi kami melakukan teleconference untuk menyerahkan LKPD 2019 kepada BPK untuk selanjutnya diaudit,” kata Mathius Awoitauw saat ditemui wartawan di Sentani, Senin (6/4).
Dia mengatakan, audit LKPD ini sangat penting bagi setiap daerah selaku pengguna anggaran supaya mengetahui sejauhmana pemanfaatan anggaran itu. Dia menyebutkan, terkait dengan adanya temuan baik administrasi maupun penyalahgunaan tentu akan dilihat. Misalnya jika ada kesalahan administrasi maka itu akan diluruskan tapi kalau ada temuan atau penyalahgunaan anggaran harus ditelusuri dan diselesaikan.
“Ini sejarah mungkin pertama di republik ini menyerahkan LKPD dengan melalui online. Ini terkesan tidak bagus karena tidak diterima secara fisik. Tapi mereka akan berbicara dengan Inspektur untuk langkah selanjutnya,”tambahnya. (roy/tho)
SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua, Senin (6/4).
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengatakan, penyerahan LKPD Tahun 2019 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya dan menurutnya, hal ini baru pertama kali dilakukan pihaknya yakni menyerahkan laporan itu melalui sistem online menggunakan media teleconference.
“Ya tadi kami melakukan teleconference untuk menyerahkan LKPD 2019 kepada BPK untuk selanjutnya diaudit,” kata Mathius Awoitauw saat ditemui wartawan di Sentani, Senin (6/4).
Dia mengatakan, audit LKPD ini sangat penting bagi setiap daerah selaku pengguna anggaran supaya mengetahui sejauhmana pemanfaatan anggaran itu. Dia menyebutkan, terkait dengan adanya temuan baik administrasi maupun penyalahgunaan tentu akan dilihat. Misalnya jika ada kesalahan administrasi maka itu akan diluruskan tapi kalau ada temuan atau penyalahgunaan anggaran harus ditelusuri dan diselesaikan.
“Ini sejarah mungkin pertama di republik ini menyerahkan LKPD dengan melalui online. Ini terkesan tidak bagus karena tidak diterima secara fisik. Tapi mereka akan berbicara dengan Inspektur untuk langkah selanjutnya,”tambahnya. (roy/tho)