Dapur MBG Tak Boleh Gunakan Beras SPHP dan Minyakita
Beras SPHP yang sebelumnya dijual di supermarket.
TUBAN– Masyarakat diminta ikut mengawasi penggunaan bahan pangan di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang pengaduan bagi warga yang menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau minyak goreng Minyakita.
Kepala BGN Sudaryono
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, kedua komoditas tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan dapur MBG. SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi. Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi.
Dia menyebut larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita sudah diberlakukan sejak hari pertama dirinya memimpin BGN. “Harusnya nggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” kata Sudaryono.
Dia menjelaskan, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang mendapat dukungan kebijakan harga khusus dari pemerintah. Penyediaannya ditujukan untuk membantu menjaga kestabilan pasokan sekaligus harga pangan di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, kedua produk tersebut tidak boleh dialihkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur MBG. Larangan tersebut, menurut Sudaryono, juga telah diatur secara jelas dalam standar operasional prosedur (SOP) program. “Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Nggak boleh,” tegasnya.
TUBAN– Masyarakat diminta ikut mengawasi penggunaan bahan pangan di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang pengaduan bagi warga yang menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau minyak goreng Minyakita.
Kepala BGN Sudaryono
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, kedua komoditas tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan dapur MBG. SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi. Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi.
Dia menyebut larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita sudah diberlakukan sejak hari pertama dirinya memimpin BGN. “Harusnya nggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” kata Sudaryono.
Dia menjelaskan, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang mendapat dukungan kebijakan harga khusus dari pemerintah. Penyediaannya ditujukan untuk membantu menjaga kestabilan pasokan sekaligus harga pangan di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, kedua produk tersebut tidak boleh dialihkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dapur MBG. Larangan tersebut, menurut Sudaryono, juga telah diatur secara jelas dalam standar operasional prosedur (SOP) program. “Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Nggak boleh,” tegasnya.