JAYAPURA–Dewan Adat Suku (DAS) Sentani akan menggelar Konferensi ke-IV pada 24 September 2026 di Kabupaten Jayapura. Konferensi tersebut mengusung tema “Tanah Saya, Air Saya, dan Kebudayaan Saya.”
Steering Committee Konferensi DAS Sentani, Hengky Yoku, mengatakan tema tersebut menjadi pijakan untuk mendorong masyarakat adat Sentani memasuki paradigma baru pembangunan Papua.
Menurut Hengky, perubahan paradigma tersebut penting dilakukan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 yang menitikberatkan pembangunan pada tiga sektor utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
“Bicara Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, itu berarti bagaimana mengangkat akar rumput, mengangkat seluruh suku yang ada di Papua. Suku Sentani juga bagian dari suku-suku yang tersebar di Tanah Papua,” kata Hengky, Minggu (6/9).
Ia menilai masyarakat adat tidak boleh lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sekaligus pelaksana program pembangunan di kampung-kampung.
JAYAPURA–Dewan Adat Suku (DAS) Sentani akan menggelar Konferensi ke-IV pada 24 September 2026 di Kabupaten Jayapura. Konferensi tersebut mengusung tema “Tanah Saya, Air Saya, dan Kebudayaan Saya.”
Steering Committee Konferensi DAS Sentani, Hengky Yoku, mengatakan tema tersebut menjadi pijakan untuk mendorong masyarakat adat Sentani memasuki paradigma baru pembangunan Papua.
Menurut Hengky, perubahan paradigma tersebut penting dilakukan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 yang menitikberatkan pembangunan pada tiga sektor utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
“Bicara Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, itu berarti bagaimana mengangkat akar rumput, mengangkat seluruh suku yang ada di Papua. Suku Sentani juga bagian dari suku-suku yang tersebar di Tanah Papua,” kata Hengky, Minggu (6/9).
Ia menilai masyarakat adat tidak boleh lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sekaligus pelaksana program pembangunan di kampung-kampung.
