MERAUKE- Lintas Komisi DPRD Merauke, yakni A, B dan C akan bertolak ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, hari ini, Rabu (12/2) . Keberangkatan lintas komisi bersama intansi terkait ke Kementerian Sosial tersebut terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tahun 2019 dan 2020 bagi Kabupaten Merauke.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd, mengungkapkan, keberangkatan Anggota DPRD Kabupaten Merauke bersama instansi teknis ke Kementerian Sosial di Jakarta tersebut terkait dengan hasil rapat dengan Bulog Merauke dimana sampai sekarang ini ada 16.000 ton yang belum disalurkan karena hanya melayani jatah ASN dan TNI Polri.
Padahal, selama ini serapan bulog paling banyak adalah di Raskin atau Bansos Rastra. Namun dengan adanya perubahan kebijakan, dimana mulai September 2019, Bansos Rastra diganti dengan pemberian BPNT ke masyarakat.
‘Itu sama sekali tidak adil bagi masyarakat. Karena pakai kartu gesek yang sama sekali infrastrukturnya belum siap di kampung-kampung. Sementara bulog kesulitan menyalurkan beras yang sudah ada di dalam gudang. Nah, kami ke sana ini bicarakan dengan pihak Kemensos kalau bisa BPNT tersebut bisa dikembalikan ke Raskin atau Bansos Rastra,’’ tandas Politisi Partai Golkar ini.
Menurut Dominikus Ulukyanan, jika BPNT tersebut dikembalikan ke Raskin atau Bansos Rastra, maka beras bulog bisa tersalur dari gudang, sehingga bulog bisa melakukan pengadaan kembali dari petani. ‘’Kalau ini tidak ada, maka Bulog sulit untuk membeli beras di musim panen tahun ini dan dampaknya kepada petani kita. Ini akan menjadi persoalan besar nanti,’’ katanya.
Hal sama disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke Lukas Patrow, SH yang membidangi ekonomi. Menurutnya yang menjadi persoalan di Merauke, karena syarat BPNT itu adalah telekomunikasi. Sebab, hampir semua kampung-kampung kita di Merauke belum terjangkau dengan telekomunikasi. Kalaupun ada bank yang ditunjuk sebagai operator, itu hanya memiliki kemampuan sampai ke beberapa distrik.
“Dewan menganggap bahwa program ini mubazir dan tidak mungkin akan dilaksanakan di Merauke. Kecuali distrik Merauke dan Semangga. Tapi, distrik lainnya belum,’’ jelasnya. (ulo)
