BIAK-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengusulkan pembangunan 3.400 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan itu dilakakukan menyusul adanya program pembangunan 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Usulan sebanyak itu masih akan mengalami peningkatan menyusul verifikasi data-data masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah masih sedang berlangsung.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Biak Numfor, Frits G Senandi, mengatakan, hingga saat ini belum ada kuota pasti tentang jatah pembangunan rumah layak huni dari Kementerian PKP untuk Kabupaten Biak Numfor di tahun 2025.
“Memang ada di beberapa kabupaten di Tanah Papua yang sudah mendapatkan alokasi perumahan layak huni bagi masyarakat, kita di Biak Numfor belum ada informasinya, namun kami sudah mengusulkan 3.400 unit rumah ke Kementerian PKP,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di Kantor DPR Kabupaten Biak Numfor, Selasa (11/11).
BIAK-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengusulkan pembangunan 3.400 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan itu dilakakukan menyusul adanya program pembangunan 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Usulan sebanyak itu masih akan mengalami peningkatan menyusul verifikasi data-data masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah masih sedang berlangsung.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Biak Numfor, Frits G Senandi, mengatakan, hingga saat ini belum ada kuota pasti tentang jatah pembangunan rumah layak huni dari Kementerian PKP untuk Kabupaten Biak Numfor di tahun 2025.
“Memang ada di beberapa kabupaten di Tanah Papua yang sudah mendapatkan alokasi perumahan layak huni bagi masyarakat, kita di Biak Numfor belum ada informasinya, namun kami sudah mengusulkan 3.400 unit rumah ke Kementerian PKP,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di Kantor DPR Kabupaten Biak Numfor, Selasa (11/11).
