Jayapura Setelah Senja, Catatan Masalah Sosial dan Keamanan yang Belakangan Menghangat
Dengan luas Kota Jayapura 940 Km2 atau sejatinya berbagai persoalan sosial termasuk kejadian di lapangan bisa termonitor secara efektif. Namun nyatanya, banyak kejadian yang menunggu direspon setelah terposting di media sosial.
Laporan: Abdel Gamel Naser_Jayapura
Beberapa hari terakhir informasi yang ramai berseliweran di media sosial lebih banyak berisi pesan-pesan keamanan. Narasinya adalah kekhawatiran dan imbauan. Polanya juga sama, harus ada kalimat tertentu yang dimasukkan dalam narasi tersebut.
Isi postingan yang disebar termasuk lewat flyer salah satunya berkaitan dengan tindak kekerasan pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut begal. Sanking sering dishare atau dibagikan akhirnya tercipta kekhawatiran yang membuncah dengan menggunakan diksi “darurat”.
Padahal untuk menerapkan kalimat ini butuh tahapan yang cukup panjang terutama ketika berkaitan dengan situasi pemberontakan atau kerusuhan dan gagal ditangani aparat keamanan dan pemerintah. Itupun harus dinyatakan resmi oleh pemerintah.
Jayapura Setelah Senja, Catatan Masalah Sosial dan Keamanan yang Belakangan Menghangat
Dengan luas Kota Jayapura 940 Km2 atau sejatinya berbagai persoalan sosial termasuk kejadian di lapangan bisa termonitor secara efektif. Namun nyatanya, banyak kejadian yang menunggu direspon setelah terposting di media sosial.
Laporan: Abdel Gamel Naser_Jayapura
Beberapa hari terakhir informasi yang ramai berseliweran di media sosial lebih banyak berisi pesan-pesan keamanan. Narasinya adalah kekhawatiran dan imbauan. Polanya juga sama, harus ada kalimat tertentu yang dimasukkan dalam narasi tersebut.
Isi postingan yang disebar termasuk lewat flyer salah satunya berkaitan dengan tindak kekerasan pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut begal. Sanking sering dishare atau dibagikan akhirnya tercipta kekhawatiran yang membuncah dengan menggunakan diksi “darurat”.
Padahal untuk menerapkan kalimat ini butuh tahapan yang cukup panjang terutama ketika berkaitan dengan situasi pemberontakan atau kerusuhan dan gagal ditangani aparat keamanan dan pemerintah. Itupun harus dinyatakan resmi oleh pemerintah.
