JAYAPURA – Persoalan jaminan kesehatan masyarakat memang wajib menjadi perhatian negara. Tanpa terkecuali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harusnya tak luput dari perhatian pemerintah.
Namun di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura, Kota Jayapura terdapat kurang lebih sebanyak 796 WBP tidak memiliki BPJS Kesehatan dari total keseluruhan 831 WBA.
“Lebih kurang 800 WBA itu, sebanyak 796 WBA yang tidak mengunakan BPJS, kurang lebih 150-an warga binaan yang punya BPJS seperti itu,” ungkap Kepala lapas (Kalapas) Kelas IIA Abepura Badarudin, Senin (28/4).
 Lanjut Badarudin mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah baik dari kota maupun provinsi. Hal itu ia sampaikan karena hampir 100 persen penghuni WBA yang ada di lapas Abepura masyarakat Papua.
 Karena itu kami meminta adanya satu kepedulian dari pemerintah daerah untuk proses pembinaan dalam hal ini pelayanan kesehatan. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak Rutan dalam memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
 “Sehingga kami dalam melakukan pelayanan tidak mengalami kendala-kendala berat seperti itu. Karena selama ini kami kendalanya disitu, mereka tidak punya BPJS, kami juga tidak punya dana yang cukup, warga binaan juga tidak punya dana cukup. Karena ini juga hak warga binaan sebagai warga negara,” jelasnya.
JAYAPURA – Persoalan jaminan kesehatan masyarakat memang wajib menjadi perhatian negara. Tanpa terkecuali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harusnya tak luput dari perhatian pemerintah.
Namun di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Abepura, Kota Jayapura terdapat kurang lebih sebanyak 796 WBP tidak memiliki BPJS Kesehatan dari total keseluruhan 831 WBA.
“Lebih kurang 800 WBA itu, sebanyak 796 WBA yang tidak mengunakan BPJS, kurang lebih 150-an warga binaan yang punya BPJS seperti itu,” ungkap Kepala lapas (Kalapas) Kelas IIA Abepura Badarudin, Senin (28/4).
 Lanjut Badarudin mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah baik dari kota maupun provinsi. Hal itu ia sampaikan karena hampir 100 persen penghuni WBA yang ada di lapas Abepura masyarakat Papua.
 Karena itu kami meminta adanya satu kepedulian dari pemerintah daerah untuk proses pembinaan dalam hal ini pelayanan kesehatan. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak Rutan dalam memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
 “Sehingga kami dalam melakukan pelayanan tidak mengalami kendala-kendala berat seperti itu. Karena selama ini kami kendalanya disitu, mereka tidak punya BPJS, kami juga tidak punya dana yang cukup, warga binaan juga tidak punya dana cukup. Karena ini juga hak warga binaan sebagai warga negara,” jelasnya.
