Kongres PSSI 2025 Bahas Kewenangan Asprov dan Keterbukaan Laporan Keuangan

JAKARTA-Sehari sebelum Timnas Indonesia melakoni laga melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), PSSI akan mengadakan Kongres Tahunan di Jakarta, pada 4 Juni. Kongres ini akan menjadi momen penting karena membahas sejumlah perubahan dalam Statuta PSSI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi mengungkapkan, draf perubahan statuta tersebut kini sedang disiapkan. Salah satu poin utamanya adalah pemberian kewenangan lebih kepada Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggota.

“Pertama, terkait pemberian wewenang kepada Asprov (Asosiasi Provinsi) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola anggotanya. Rincian teknisnya akan disampaikan dalam kongres,” jelas Yunus.

Selain itu, akan dibahas pula upaya peningkatan kinerja Komite Eksekutif (Exco) serta perubahan dalam keanggotaan voters, yang menyesuaikan dengan sistem promosi dan degradasi kompetisi.

“Kemudian, ada beberapa poin terkait peningkatan kinerja Exco. Nanti secara teknis akan dijabarkan. Selain itu, akan ada perubahan dalam keanggotaan, terutama terkait voters seiring adanya promosi dan degradasi,” ujar Yunus Nusi.

Terkait isu perubahan masa jabatan Ketua Umum PSSI dari dua menjadi tiga periode, Yunus Nusi menyebutkan hal itu masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final.

“Akan ada sosialisasi dulu, belum tentu (soal perubahan masa jabatan Ketua Umum). Semua harus melalui proses sosialisasi dan akan diputuskan di kongres,” tutur Yunus Nusi.

“Belum masuk ke draft, karena kita masih mengumpulkan masukan dari anggota. Semua saran akan kami pertimbangkan dan bahas dalam kongres,” imbuh Yunus.

Keterbukaan menjadi tema lain dalam Kongres PSSI 2025. Yunus menyatakan bahwa laporan keuangan PSSI akan dibuka secara luas kepada publik. Hal ini karena penggunaan dana pemerintah sebesar Rp 120 miliar pada 2024 yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Ya, dong (bisa diakses oleh masyarakat umum). Semua penggunaan dana APBN maupun operasional dari sponsor akan kami laporkan di kongres nanti,” kata Yunus.

JAKARTA-Sehari sebelum Timnas Indonesia melakoni laga melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), PSSI akan mengadakan Kongres Tahunan di Jakarta, pada 4 Juni. Kongres ini akan menjadi momen penting karena membahas sejumlah perubahan dalam Statuta PSSI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi mengungkapkan, draf perubahan statuta tersebut kini sedang disiapkan. Salah satu poin utamanya adalah pemberian kewenangan lebih kepada Asosiasi Provinsi (Asprov) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggota.

“Pertama, terkait pemberian wewenang kepada Asprov (Asosiasi Provinsi) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola anggotanya. Rincian teknisnya akan disampaikan dalam kongres,” jelas Yunus.

Selain itu, akan dibahas pula upaya peningkatan kinerja Komite Eksekutif (Exco) serta perubahan dalam keanggotaan voters, yang menyesuaikan dengan sistem promosi dan degradasi kompetisi.

“Kemudian, ada beberapa poin terkait peningkatan kinerja Exco. Nanti secara teknis akan dijabarkan. Selain itu, akan ada perubahan dalam keanggotaan, terutama terkait voters seiring adanya promosi dan degradasi,” ujar Yunus Nusi.

Terkait isu perubahan masa jabatan Ketua Umum PSSI dari dua menjadi tiga periode, Yunus Nusi menyebutkan hal itu masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final.

“Akan ada sosialisasi dulu, belum tentu (soal perubahan masa jabatan Ketua Umum). Semua harus melalui proses sosialisasi dan akan diputuskan di kongres,” tutur Yunus Nusi.

“Belum masuk ke draft, karena kita masih mengumpulkan masukan dari anggota. Semua saran akan kami pertimbangkan dan bahas dalam kongres,” imbuh Yunus.

Keterbukaan menjadi tema lain dalam Kongres PSSI 2025. Yunus menyatakan bahwa laporan keuangan PSSI akan dibuka secara luas kepada publik. Hal ini karena penggunaan dana pemerintah sebesar Rp 120 miliar pada 2024 yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Ya, dong (bisa diakses oleh masyarakat umum). Semua penggunaan dana APBN maupun operasional dari sponsor akan kami laporkan di kongres nanti,” kata Yunus.