MERAUKE – Presiden Prabowo Subianto telah mewacanakan untuk pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota kembali dipilih lewat wakil-wakil rakyat di DPR. Salah satu alasannya, adalah dalam rangka efisiensi anggaran negara. Josafat Fonataba, salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Poltik (Stipol) Yaleka Maro berpendapat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk pemilihan kepala daerah dilakukan lewat wakil-wakil rakyat DPR jika catatannya dalam rangka efisiensi anggaran negara.
‘’Kalau dalam rangka efisiensi anggaran negara, saya setuju dan sependapat dengan apa yang diwacabakan Presiden untuk pemilihan kepala daerah lewat DPR,’’ kata Josafat Fonataba ditemui media ini, Rabu (18/12). Josafat Fonataba menjelaskan, bicara soal anggaran Pilkada, tidak hanya menggunakan uang negara untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Namun pasangan calon juga mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk maju dalam konstestan Pilkada itu.
‘’Jumlah yang dikeluarkan paslon tidak sedikit. Mulai dari miliaran, puluhan sampai ratusan miliar. Apalagi kalau wilayahnya cukup luas dengan transportasi yang cukup sulit. Biayanya pasti lebh besar,’’ katanya.Dikatakan, sistem pemilihan umum sekrang dengan melakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas dengan biaya yang lebih murah.
‘’Nah,pertanyaannya apakah sistem pemilu ini sudah efektif dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas atau tidak. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjawab semua janji-janji politiknya. Namun pertanyaannya, apakah semua pemimpin yang terpilih ini mampu menjawab janji-janji poltiknya atau tidak. Kalau dia maupun menjawab berarti berkualitas. Kalua tidak berarti tidak berkualitas,’’ katanya.