JAYAPURA-Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) berencana menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Gubernur Papua, Selasa (5/11) hari ini.
Aksi ini menuntut proses hukum terhadap Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada 2024. Aksi ini buntut dari adanya rekaman suara yang beredar di berbagai laman media sosial, sejak Rabu (30/10) pekan kemarin.
Rekaman suara yang berdurasi 9 menit diduga suara Pj. Walikota Jayapura Christian Sohilait sedang mengarahkan jajarannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Papua.
Dalam video itu berisi penjelasan mengenai cara mengamankan suara pasangan calon di tempat pemungutan suara. Bahkan, sejumlah nama pejabat di Papua dan beberapa pejabat di tingkat nasional juga disebut di dalam rekaman tersebut. Atas dasar itulah FPDP berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur, Selasa (5/11).
“Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan terstruktur, serta kejahatan demokrasi di tanah ini,” tegas Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Paul Ohee, saat jumpa pers di Kotaraja, Minggu (3/11) malam.
JAYAPURA-Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) berencana menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Gubernur Papua, Selasa (5/11) hari ini.
Aksi ini menuntut proses hukum terhadap Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada 2024. Aksi ini buntut dari adanya rekaman suara yang beredar di berbagai laman media sosial, sejak Rabu (30/10) pekan kemarin.
Rekaman suara yang berdurasi 9 menit diduga suara Pj. Walikota Jayapura Christian Sohilait sedang mengarahkan jajarannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Papua.
Dalam video itu berisi penjelasan mengenai cara mengamankan suara pasangan calon di tempat pemungutan suara. Bahkan, sejumlah nama pejabat di Papua dan beberapa pejabat di tingkat nasional juga disebut di dalam rekaman tersebut. Atas dasar itulah FPDP berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur, Selasa (5/11).
“Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan terstruktur, serta kejahatan demokrasi di tanah ini,” tegas Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Paul Ohee, saat jumpa pers di Kotaraja, Minggu (3/11) malam.
