Pastikan Program PKH Harus Tetap Berjalan

Penerima Program PKH Baru 997 Keluarga Dan Data Korban Berdampak 115 di Wamena Kota

WAMENA – Pasca aksi kerusuhan yang terjadi di  Kota Wamena bebeapa waktu lalu, Kementerian Sosial RI berusaha memastikan agar  Program Keluarga Harapan (PKH) ini tetap berjalan dan diterima penerima manfaat. Untuk sementara, penerimaan manfaat PKH yang telah terdata sebanyak 997 keluarga, sementara untuk korban yang terdampak kerusuhan baru terdata 115 KK. 

   Praktisi PKH  Kementerian Sosial Agustinus Sunarman mengaku masih banyak kendala yang dialami untuk pendataan ini, karena masyarakat masih  trauma akibat kerusuhan kemarin. Namun begitu, pihaknya tetap berupaya memastikan perlindungan sosial bagi mereka itu tetap berlangsung. 

  “Perdindungan sosial tidak boleh   putus, termasuk  dalam masa recoveri ini,  kepada keluarga miskin dan yang terdampak pada bencana sosial ini. Anak-anak  mereka harus dapat bersekolah dengan baik, apabila memiliki Ibu hamil atau anak usia dini juga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik.”ungkapnya. 

  Agustinus mengaku  kedatangannya ke Wamena, khusus untuk keluarga penerima manfaat PKH. Mereka harus bisa  memenuhi presyaratan untuk mendapatkan program PKH. Selain masyarakat miskin, mereka juga harus memiliki  Kartu Keluarga dan KTP  untuk persyaraatan buka rekening, karena bantuan sosial ini disalurkan lewat bank.

  “Kami ada beberapa kendala di  lapangan untuk dokumen  tersebut, tentunya harus ada upaya dari pemerintah daerah bagaimana yang dokumen tersebutnya hilang apakah menggunakan surat keterangan penduduk sementara atau pemerintah daerah  memberikan solusi jalan keluar bagi permasalahan ini,”tanya Agus

  Selain itu, kata Agus, saat mendata di lapangan, memang masih ada trauma     bagi korban yang berdampak kerusuhan bahkan ada yang masih  mengungsi, sehingga hal ini menjadi kesulitan untuk pendataan keluarga miskin. 

  Sementara itu Plt Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Daulat Martuaraja Siregar mengaku pada prinsipnya siap membantu bagaimana program ini bisa diperbaiki datanya. Pihaknya juga berterimakasih dengan masuknya program PKH yang ada di Jayawijaya, namun kalau dilihat dari jumlah kumulatif yang ada di daftar bantuan PKH ini masih sangat rendah, sehingga dengan adanya tim dari Kemensos ini ia berharap untuk memperbaiki datanya.

   “Kalau masalahnya didata saya yakin data di Jayawijaya sudah cukup baik karena kami sudah menyelesaikan final closing yang terkait dengan data BDT maupun Data BSP,  sehingga mohon Kemensos bisa jeli melihat itu karena telah mengetahui kendala –kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat ini,”bebernya. (jo/tri)

Penerima Program PKH Baru 997 Keluarga Dan Data Korban Berdampak 115 di Wamena Kota

WAMENA – Pasca aksi kerusuhan yang terjadi di  Kota Wamena bebeapa waktu lalu, Kementerian Sosial RI berusaha memastikan agar  Program Keluarga Harapan (PKH) ini tetap berjalan dan diterima penerima manfaat. Untuk sementara, penerimaan manfaat PKH yang telah terdata sebanyak 997 keluarga, sementara untuk korban yang terdampak kerusuhan baru terdata 115 KK. 

   Praktisi PKH  Kementerian Sosial Agustinus Sunarman mengaku masih banyak kendala yang dialami untuk pendataan ini, karena masyarakat masih  trauma akibat kerusuhan kemarin. Namun begitu, pihaknya tetap berupaya memastikan perlindungan sosial bagi mereka itu tetap berlangsung. 

  “Perdindungan sosial tidak boleh   putus, termasuk  dalam masa recoveri ini,  kepada keluarga miskin dan yang terdampak pada bencana sosial ini. Anak-anak  mereka harus dapat bersekolah dengan baik, apabila memiliki Ibu hamil atau anak usia dini juga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik.”ungkapnya. 

  Agustinus mengaku  kedatangannya ke Wamena, khusus untuk keluarga penerima manfaat PKH. Mereka harus bisa  memenuhi presyaratan untuk mendapatkan program PKH. Selain masyarakat miskin, mereka juga harus memiliki  Kartu Keluarga dan KTP  untuk persyaraatan buka rekening, karena bantuan sosial ini disalurkan lewat bank.

  “Kami ada beberapa kendala di  lapangan untuk dokumen  tersebut, tentunya harus ada upaya dari pemerintah daerah bagaimana yang dokumen tersebutnya hilang apakah menggunakan surat keterangan penduduk sementara atau pemerintah daerah  memberikan solusi jalan keluar bagi permasalahan ini,”tanya Agus

  Selain itu, kata Agus, saat mendata di lapangan, memang masih ada trauma     bagi korban yang berdampak kerusuhan bahkan ada yang masih  mengungsi, sehingga hal ini menjadi kesulitan untuk pendataan keluarga miskin. 

  Sementara itu Plt Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Daulat Martuaraja Siregar mengaku pada prinsipnya siap membantu bagaimana program ini bisa diperbaiki datanya. Pihaknya juga berterimakasih dengan masuknya program PKH yang ada di Jayawijaya, namun kalau dilihat dari jumlah kumulatif yang ada di daftar bantuan PKH ini masih sangat rendah, sehingga dengan adanya tim dari Kemensos ini ia berharap untuk memperbaiki datanya.

   “Kalau masalahnya didata saya yakin data di Jayawijaya sudah cukup baik karena kami sudah menyelesaikan final closing yang terkait dengan data BDT maupun Data BSP,  sehingga mohon Kemensos bisa jeli melihat itu karena telah mengetahui kendala –kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat ini,”bebernya. (jo/tri)