Astama Ops Kapolri Kombespol. Wirawan menyatakan, pihaknya dari Astama Ops Kapolri bersama dengan kementrian lembaga yang terlibat dalam Pilkada akan membackup satuan kewilayahan, sehingga tak hanya berbicara soal keamanan saja, tapi pihaknya juga bisa membantu untuk distribusi logistik baik surat maupun kotak suara.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi, mengatakan, Desk Pilkada ini dibentuk dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dia menyebut pembentukan desk ini bertujuan agar supaya memonitoring jalannya pilkada sampai selesai.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Veix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikananyang dibangun pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan pemkab Biak Numfor, oleh karena itu pihaknya merencanakan untuk melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Biak Numfor.
Perayaan Otsus tahun ini memang tak semeriah 2 tahun lalu dimana anggaran belum dipotong dan masih sepenuhnya dikelola Pemprov Papua. Banyak sekali kegiatan yang berisi tentang keberhasilan dan capaian yang sudah dilakukan selama Otsus diterapkan.
Sekretaris Pansel, Hans Zadrak Kaiwai menjelaskan tahapan akan diawali dengan pengumuman dan pengusulan calon. Lalu tahapan kedua verifikasi dan validasi, ketiga tahapan seleksi dan terakhir tahapan penetapan anggota DPRP.
Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan penting untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Selain itu, mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pemberian Otonomi Khusus Papua tidak terbatas dari semangat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pengakuan terhadap keunikan serta keberagaman yang dimiliki masyarakat Papua.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Soal aduan masyarakat, rupanya Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkannya sejak 2013. Dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dimana masyarakat bisa menyampaikan laporannya secara langsung kepada instansi pemerintah berwenang.
