HB diketahui ikut mendanai aktivitas penambangan tanpa izin di Kalipur. Polisi menduga ia bekerja sama dengan seorang investor lain asal Tiongkok berinisial CK, yang saat ini masih buron. "Dalam waktu dekat kami akan men
Dari 65 warga yang ingin bergabung dengan NKRI tersebut, sebagian diantaranya masih berstatus sebagai warga negara PNG. Sedangkan sisanya tidak memiliki kewarganegaraan baik PNG maupun Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol. I Gusti Gede Era Adhinata, mengungkapkan bahwa operasi pengungkapan tambang ilegal ini dilakukan sejak Mei 2025. Selama beroperasi sekitar tiga bul
Lokasi tambang yang dimaksud berada di Kampung Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Dari hasil operasi ini, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas empat warga negara asing (WNA) asal China dan dua wa
‘’Kita masih mencari alat buktinya. Karena alat buktinya digital. Jadi harus diekstrak dulu,’’ kata Aditya lewat terlpon selulernya. Sementara warga negara asing asal China tersebut masih diamankan di ruang Detensi Kanto
Kepala Kantor Imigrasi Klas II TPI Merauke Zulhamsyah menjelaskan, bahwa warga negara asing asal China tersebut masuk ke Indonesia lewat Bandara Internasional Soekarno Hatta pada 5 Juni 2025 lalu dengan izin tinggal kunn
“GM merupakan target dari tim opsnal Reskrim Polres Jayapura. Dalam proses penyelidikan, diketahui bahwa GM menguasai barang bukti berupa sepeda motor hasil curian dan berada di seputaran Skouw, tepatnya di Kampung Mosso
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas klaim kuasa hukum WNA tersebut, Anthon Raharusun. Empat warga PNG yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura sejak 7 Mei 2025 adalah Adrian Lohumbo (CEO We
Keempatnya merupakan staf Kesehatan dari West Sepik Province dan datang ke Jayapura atas undangan resmi Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, AKBP Rommy Sebastian, untuk menjajaki kerja sama bidang kesehatan antar kedua negara
KPK pada 11 Juni 2025 mengungkapkan bahwa kasus yang berkaitan dengan dugaan suap dana penunjang operasional, serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua tahun 2
