Umar menjelaskan, dalam UU ITE yang baru dipertegas mengenai batasan substansial tentang jenis kebohongan digital yang dapat diproses hukum. Sehingga praktik pemidaan yang selama ini dianggap berlebihan dan rawan disalah
Ironisnya, lonjakan kebocoran data justru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam periode 2022–2025, lebih dari 2,3 miliar data warga negara Indo
Menanggapi berlakunya kedua aturan baru tersebut, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Syaiful Aris, menyatakan bahwa perubahan ini harus berkorelasi langsung dengan penguatan kedaul
Karena itu, Ahok mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai tidak tepat jika maraknya korupsi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan undang-undang tersebut. “Artinya nggak butuh Undang-Un
Reformasi ini tidak hanya mengubah substansi tindak pidana, tetapi juga merevolusi cara negara memproses hukum warga negaranya.Dalam KUHP baru, Pasal 411 mengatur bahwa persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau ist
KUHP yang lazim disebut KUHP Nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus, sebagai rujukan utama bagi aparat penegak hukum dan masyarak
Sejumlah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah tercatat masuk ke MK. Gugatan tersebut diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari warga negara perorangan, akademisi, hingga kel
Ia menilai kondisi HAM saat ini masih memprihatinkan dan tidak menunjukkan perkembangan berarti, meski Indonesia telah memasuki era reformasi dan memiliki presiden baru.
Menurut Gustaf, negara semestinya mampu menghadir
Saat ini, fenomena fotografer yang memotret pelari, pesepeda, hingga masyarakat di ruang umum sedang ramai diperbincangkan di media sosial.Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa keg
Anggota Komisi X itu mengklaim berusaha memperjuangkan perbaikan Undang-Undang Hak Cipta supaya pelanggaran hak cipta dapat menurun atau bahkan tidak terjadi lagi. Sebab, selama ini sangat marak kasus pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan lain lain di era digital sekarang ini. Hal itu tidak boleh terulang pada masa mendatang.
