Semua diminta fokus pada kerja masing-masing wilayah. Yang sudah melakukan Konferwil ULMWP untuk terus dorong Konferda hingga kampung. Jadi terus melakukan kerja nyata. Kedua, para pihak yang banyak berbicara di media so
Awalnya ia menanggapi soal situasi Papua yang sedang tidak kondusif. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik besenjata dan itu terjadi di hampir semua wilayah adat. Iapun mengajak semua kelompok untuk merend
Kata Presiden Eksekutif ULMWP, Menaseh Tabuni, kebijakan pemerintah Indonesia melalui pemekaran provinsi, Otonomi Khusus jilid 1 pada 2001 dan jilid 2 pada 2021 secara sepihak oleh Indonesia, pencanangan infrastruktur da
Hanya saja bagi masyarakat Papua perjanjian ini merupakan hal yang melecehkan. Ini ditambah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) dengan cara yang dipraktekan pada 1969, menjadi pelengkap derita masyarakat.
Apalagi KKP juga menggaungkan propaganda Papua merdeka dengan berbagai cara termasuk menggunakan media sosial. KKP menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual. Keduanya dinilai sebagai ancama
Disini Ketua West Papua Council, Bucthar Tabuni, secara resmi melantik ratusan anggota kongres yang terdiri dari Anggota Senat dan Legislative Council tingkat pusat, wilayah, dan daerah atau suku. Pelantikan ditandai den
Adapun Juha Christensen, telah menyampaikan tawaran ini kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra pada 22 Januari 2022. Thomas, menilai ini sebagai peluang besar yang harus direspon dengan bijak oleh pemerintah Indonesia. Juga merupakan aktivis asal Finlandia yang terlibat aktif dalam negosiasi pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.
Karenanya diharapkan dalam pertemuan itu para pemimpin Pasifik dapat membahas masalah di West Papua dengan merujuk pada hasil Komunike Pacific Islands Forum (PIF)Â tahun 2019 yang mana Komunike tersebut memuat tiga bagian penting mengenai masalah West Papua dan proses penyelesaiannya.
Organisasi ini telah memilih Alen Halitopo sebagai ketua. Bazoka Logo sebagai Menteri dari Kementerian Urusan Politik Pemerintah Sementara ULMWP menyampaikan bahwa organisasi taktik ini akan memediasi keputusan-keputusan politik dan keputusan pemerintah secara terbuka untuk umum.
Selain itu aneksasi 1 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan- pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua.
