Dalam kunjungan kerja ke Merauke itu, Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Ahmad Hadi Hariono melakukan panen bersama dan peninjauan kawasan daerah transmigrasi di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Diakui, dari pantauan pagi hari hingga sore hari memang tidak ad pergerakan massa di Kabupaten Jayapura, hanya saja memang terlihat ada beberapa masyarakat pada malam hari mereka sudah pergi atau bergerak ke Kota Jayapura untuk mengikuti aksi demo sehingga ada beberapa masyarakat yang turun ke Kota Jayapura untuk ikut aksi demo.
Massa juga mempertanyakan apakah presiden terpilih tidak punya program lain selain mendatangkan transmigrasi ke Ke Papua, Papua tidak butuh transmigrasi, Papua butuh pembangunan Infrastruktur, butuh kesehatan, butuh pendidikan, butuh kesejahteraan, program ini yang penting untuk masyarakat Papua.
Pj Bupati Jayapura Semuel mengatakan, para pihak sepakat melalui pemerintah Kampung Karya Bumi, telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, telah menyiapkan santunan sebesar Rp. 200 juta dan diserahkan dalam bentuk bantuan hibah, yang mana dana tersebut dipergunakan untuk tumbuh kembang anak-anak almarhum.
“Kami mengumpulkan Presiden BEM Universitas Cenderawasih memimpin para Presiden BEM lainnya dan yang disampaikan adalah soal penolakan transmigrasi. Pertemuan kami dilakukan lebih dari dua jam,” beber Lalita usai pertemuan pekan kemarin.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
Adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan empat kabupaten dalam menentukan kegiatan-kegiatan prioritas daerah bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang energi dan bidang sumber daya mineral tahun 2024.
Akar persoalan di Papua saat ini disintegrasi hal ini terjadi karena ketidak adilan yang selama ini tergerus kepentingan elit politik. Mestinya pemerintah fokus pada penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak 1961 sampai sekarang.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.
