“Saya yakin dengan pencerahan yang dilakukan oleh para pemuka agama kepada para umat dan masyarakat, maka pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, damai dan aman. Dan itu harapan kita bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingat agar tokoh agama dan warga Kabupaten Jayapura untuk menghindari informasi yang berdampak pada ujaran kebencian, sehingga mengganggu keamanan di Kabupaten Jayapura.
Para tokoh itu, yang berkumpul di Jakarta, Kamis, menilai proses dialog dan penjajakan untuk berdamai itu perlu dilanjutkan kembali, yang dalam prosesnya perlu ada penengah yang terpercaya dan netral.
“Kepulauan Yapen masuk dalam 20 besar tingkat kerawanan politisasi sara, karena ada isu isu perbedaan agama, penolakan terhadap calon atau kandidat berdasarkan suku, agama dan ras,” terang Hardin.
Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 115/TK/Tahun 2023 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada 6 November 2023.
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
“Apa yang disampaikan ke Wapres dalam pertemuan itu adalah hal yang tidak urgent, hari ini dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Bukan sekedar meminta pengadilan HAM, sebab Pengadilan HAM itu mau dimana saja terserah. Karena UU tentang pengadilan HAM itu ada di 4 wilayah,” tegas Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (12/10).
Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat menerima para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian, di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Terkait dengan rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC) telah tercakup dalam rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi 2023-2024. Untuk itu, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.
Menurut Wapres, pihaknya akan kerap melakukan pertemuan dalam rangka melakukan evaluasi. Seperti yang kita lihat misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang keamanan.
