"Hutan kini dibabat. Kita terancam kehilangan jati diri kita, karena atribut yang kita pakai semuanya berasal dan tersimpan di dalam hutan. Kami pesan, jangan semuanya dihabiskan hutan-hutan. Ada hutan sakral, ada hutan
Ia mengatakan bahwa Pemkab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat adat untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Namun demikian, masyarakat adat mengajukan sejumlah per
‘’Kami tidak ingin di Merauke ini ada keributan. Kami sebagai tuan rumah, di depan rumah ada keributan yang membuat kami yang ada di dalam rumah terganggu.Kalau ada yang ribut, tentu kami sebagai tuan rumah marah. Kami m
Ada yang menyarankan agar LMA dibubarkan kemudian dilakukan perubahan nama. Ini disampaikan karena kondisi kantor LMA saat ini sangat memperihatinkan seakan tidak ada aktivitas dan tak pernah dirawat. Menangapi pertanyaa
Ketua FKUB sekaligus Pimpinan PGGP Papua Pdt. Lipius Biniluk menjelaskan, pihaknya beserta semua tokoh agama, perwakilan agama Islam, Hindu dan Budha mendukung penuh kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur, khususnya dalam p
 "Kampung Yoka akan kami pagari. Tidak boleh ada yang masuk untuk merusak atau mengganggu. Saya sebagai ondofolo punya inisiatif sendiri dan saya sendiri yang mengundang BTM-CK untuk datang ke Yoka," tegas David Mebri.
"Artinya pengakuan itu dari dulu atau yang lebih dikenal dengan konfederasi perang atau aliansi itu yang kita kembali melakukan penataan lalu bagaimana kita dorong kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan batas wilayah adat,"ungkapnya
Hal tersebut menjadi penegasan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas/ PPN, Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM pada sambutannya mengingatkan rencana penguatan Papua melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041 yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.
Sekalipun diawal dikatakan akan dilakukan dengan jalan damai namun ujung - ujungnya dipastikan terjadi kericuhan dan aksi - aksi anarkis. Mirisnya lagi tak ada satupun pihak yang menyatakan siap bertanggungjawab.
Dua korban diantaranya berasal dari Kelompok Ikabus Gwijangge 2 orang dan Kelompok Tarni Wandikbo 1 orang. Elipanus menjelaskan, pertikaian yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Nduga itu terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil perolehan suara pada pemilu 2024 lalu.
