Kepala Kanwil BPN Papua Roy E.F. Wayoi, mengatakan target tersebut dilaksanakan oleh 12 kantor pertanahan yang tersebar di wilayah Papua, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah.
Proyek pelebaran jalan di beberapa titik di wilayah kota Timika masih terkendala kepemilikan dan pembebasan lahan. Padahal, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, a
‘’Putusan pengadilan harus kita jalankan karena itu hukum bagi kita semua,’’ kata bupati Yoseph Bladib Gebze menanggapi pertanyaan media ini terjkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerima gugata
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin mengingkatkan, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar. Maka, putusan penga
Pantauan media ini di lapangan, sejak pukul 07.00 WIT para guru hingga pelajar dari empat sekolah tersebut sudah berdatangan. Namun karena sekolah dipalang, para siswa-siswi lalu dipulangkan untuk sementara sambil menung
Bupati Dominggus juga menjelaskan bahwa melalui legalitas kepemilikan tanah, masyarakat memiliki dasar kuat untuk mengelola asetnya secara produktif, termasuk memperoleh akses pembiayaan perbankan guna meningkatkan taraf
“Kita perlu memperkuat kolaborasi. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat agar setiap proses pencegahan dan penegakan hukum dapat berjala
Kepala DP2KP Kabupaten Jayapura, Fredy Wally, menjelaskan perkembangan pembayaran ganti rugi tanah untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan pada tahun anggaran 2025, ada 25 bidang tanah yang telah diselesaikan.
“Kalau hari ini persoalan tanah dan batas wilayah masing-masing ini masih belum beres. Kita bicara tentang batas Kirihi Walai, Wapoga Kamarsano, dan bahkan di tengah masyarakat, bahkan kita bicara tentang rencana pembang
‘’Gugatan kasasi yang diajukan istri almarhum Yulius Yogi sebagai penggugat ke Mahkamah Agung tentang dugaan salah bayar atas Tanah GOR Hiad Say tersebut ditolak Mahkamah Agung,’’ kata Viktor Kaisiepo.
