Friday, November 22, 2024
24.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

TANAH

Masalah Pertanahan masih Jadi Kendala Pembangunan

Penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Plt. Asisten 3 Setda Kota Jayapura,Nofdy J.Rampi, mengatakan, persoalan tanah antara pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik ulayat, menjadi masalah penting yang harus dilihat dan tentunya harus ditangani secara baik.

Datangi Pengadilan, Sejumlah Warga Minta Ketua PN Merauke Laksanakan Putusan MA

Dalam spanduk tersebut, Ketua  Pengadilan Negeri Merauke  dijatuhkan hukuman disiplin berupa sanksi berat  berupa hakim non Palu selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi Jayapura dengan  tunjangan  jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan hakim non Palu.    

Luas Tanah Adat Hanya Tersisa Sekitar Dua Persen

Menurutnya, itu menjadi isu krusial dalam era otonomi khusus. Pihaknya kemudian mencoba melihat isu itu dan ini kemudian bisa menjadi latar belakang pemikiran pemerintah kota membuat perlindungan secara khusus kepada masyarakat adat dengan afirmasi positif.

Dianggap Mencaplok Tanah, PT  BIA dan Sejumlah Pihak Didugat Perdata 

Ketua  Pengadilan  Negeri Merauke Dinar Pakpahan, SH dengan hakim  anggota Indraswara Nugraha, SH, MH dan Muhammad Isryab Hasyim, SH, terpaksa  menunda kelanjutan sidang  tersebut karena perwakilan Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan  Kabupaten Merauke belum hadir.

Modus Jual Tanah, Pembeli Tertipu Ratusan Juta

   Kapolsek menerangkan, terduga pelaku MY dilaporkan oleh korbannya bernama Kasyanti warga Bucend II Entrop lantaran melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menjual tanah milik MY kepada korban.

Masalah Tanah Tak Kunjung Usai, Puskesmas Komba Belum Beroperasi  Kembali

"Jadi permasalahan Puskesmas Komba yang sampai sekarang masih dipalang, karena ada permasalahan antara pemilik lahan Hengky Joku dengan keluarga yang merasa masih memiliki tanah tersebut, sehingga masih dilakukan pemalangan dari pihak satunya,"ungkap Terry F. Ayomi.

Ada 20 Aduan Sengketa Tanah yang Masuk di Polres Jayapura

Dari aduan tersebut memang ada yang sudah dilakukan mediasi dengan ada titik temu kesepakatan bersama lalu dipakai untuk masalah sengketa tanah tidak dilanjutkan, sehingga bisa selesai.

Marak Sengketa Tanah, Polres Jayapura Gelar FGD Cari Solusi

Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi mengatakan, tujuan dari FGD sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura ini untuk menyatukan persepsi mengenai isu/ topik, dalam masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan saran dan masukan yang solutif, guna mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, dalam mengatasi masalah sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura. 

Pernah Dibayar Dua Kali, Belum Ada Sertifikat Pelepasan

Tanah yang kini dipakai pemerintah untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, Mimika, Papua Tengah ternyata sudah dua kali dibayar namun belum ada sertifikat pelepasan tanah. 

Punya 530 Aset Tanah, Banyak yang Masih Proses Pembebasan

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan, Kasasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, ada 103 tanah yang sudah bersertifikat dan yang masih belum memiliki sertifikat dan masih dalam proses sebanyak 427 aset tanah. 

Latest news

- Advertisement -spot_img