Dalam sidak ini, Pemkot dibagi dua tim dimana tim pertama dipimpin Walikota dan tim kedua dipimpin wakil walikota dengan sejumlah forkopimda juga dibagi dalam dua tim. Abisai Rollo menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas di Pasar Kota Jayapura masih stabil.
Penyerahan bantuan dana Bansoss dan PKH ini secara simbolis diserahkan Bupati Nahor Nekwek kepada LMA dan selanjutnya LMA menyerahkan kepada 5 Kepala Distrik se-kabupaten Yalimo. Selanjutnya dari para kepala distrik menyerahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Ketua Komisi D Deli Lusyana Watak mengatakan pembagian sembako tersebut dilakukan oleh komisi D untuk masyarakat kota Jayapura yang kurang mampu. Tak hanya itu, kegiatan pembagian sembako ini juga sebagai bentuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan menumbuhkan semangat berbagi di bulan Ramadan.
Irjen Pol Patrige menyampaikan Safari Ramadan ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada pengurus dan jamaah masjid dengan membagikan paket sembako. Kegiatan ini diadakan untuk meringankan beban pengurus dan jamaah dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan.
Kepala Dinas Disprindakop Kota Jayapura, Robert L.N Awi menyampaikan, menjelang Bulan Ramadan, pihaknya sudah membuatkan jadwal untuk melakukan peninjauan lapangan.
Direktur Saga Ritel Grup, Gary M.Pirono mengatakan, awal tahun penjualan sembako atau kebutuhan masyarakat di Saga Ritel Grup masih stabil, belum ada peningkatan yang cukup signifikan meski Pilkada sudah selesai.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag, Maxi Sihanenia, menjelaskan bahwa pasar murah ini telah digelar di empat lokasi selama memasuki Desember 2024, yakni Kantor Distrik Biak Kota, Kantor Klasis GKI, Gereja Imanuel Samofa, dan Kampung Natal.
Maddaremmeng menjelaskan, sidak yang dilakukan ini untuk melihat secara langsung mengecek barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat terutama dalam menghadapi perayaan natal dan tahun baru.
Menurutnya, untuk bantuan sembako, setiap penerima akan menerima sembako dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 200.000 perbulannya, sehingga setiap penerima bantuan sembako akan mendapatkan Rp 1.200.000. Sementara untuk PKH, bervariasi mulai dari Rp 225.000 sampai Rp 3,5 juta setiap penerima PKH.
Meski begitu, berdasarkan UU HPP tersebut tidak semua barang dan jasa bakal dikenakan tarif PPN. ada sejumlah barang yang masih mendapat fasilitas gratis PPN. Salah satunya adalah untuk barang kebutuhan pokok.
